Saputri, Ratu Elvaretta and Hardjanto, Untung Sri and Herawati, Ratna (2024) Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023. _008 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Ratu Elvaretta Saputri-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Ratu Elvaretta Saputri-abstrak.pdf Download (178kB)
	Text Ratu Elvaretta Saputri-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (304kB)
	Text Ratu Elvaretta Saputri-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (356kB)
	Text Ratu Elvaretta Saputri-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (406kB)
	Text Ratu Elvaretta Saputri-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (185kB)
	Text Ratu Elvaretta Saputri-dapus.pdf Download (243kB)
	Text Ratu Elvaretta Saputri-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diberikan otonomi berupa hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. DPRD sebagai salah satu pelaksana pemerintahan daerah memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi anggaran DPRD dilaksanakan dengan membahas dan menetapkan APBD bersama kepala daerah sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah selama 1 tahun anggaran. Pada APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023 terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 147.013.000.000. Adapun tujuan dalam
penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui mekanisme pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023 sebagai pelaksanaan fungsi anggaran serta mengetahui hambatan yang terdapat pada pelaksanaan fungsi anggaran dalam penyusunan
APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023.
Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, jenis data sekunder, metode pengumpulan data studi kepustakaan dan sebagai bentuk klarifikasi dilakukan wawancara terstruktur terhadap narasumber terkait, serta metode analisis data berupa metode
analisis data kualitatif.
Hasil dari penulisan hukum ini adalah DPRD melaksanakan fungsi anggaran dalam penyusunan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023 melalui berbagai tahap yang termuat dalam peraturan perudang-undangan. Pelaksanaan fungsi anggaran dalam penyusunan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023 pada realita di lapangan telah sesuai dengan regulasi terkait mekanisme
penyusunan APBD dan setiap tahap penyusunan APBD dilaksanakan tepat waktu. Hambatan yang timbul pada penyusunan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat pada mekanisme penyusunan APBD, melainkan pada kebutuhan masyarakat yang tidak tertampung dalam APBD Kabupaten Cilacap
Tahun Anggaran 2023 dan adanya pertentangan berbagai pihak dalam internal DPRD.
DPRD perlu memaksimalkan peran dalam menerima seluruh aspirasi dan usul atas program dari masyarakat agar Peraturan Daerah tentang APBD yang ditetapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Cilacap. Selain itu DPRD harus dapat menghadapi dan menyelesaikan berbagai hambatan yang ada selama pelaksanaan fungsi anggaran dalam penyusunan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023.
Kata Kunci: Pemerintahan Daerah, DPRD, Fungsi Anggaran DPRD, APBD

Actions (login required)

View Item