BASYAR, M. KHAIRUL and Solechan, Solechan and Sa'adah, Nabitatus (2024) TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERIAN KARTU PRAKERJA SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. _022 HAN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text M. Khairul Basyar-cover.pdf Download (957kB)
	Text M. Khairul Basyar-abstrak.pdf Download (290kB)
	Text M. Khairul Basyar-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (796kB)
	Text M. Khairul Basyar-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (504kB)
	Text M. Khairul Basyar-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text M. Khairul Basyar-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (258kB)
	Text M. Khairul Basyar-dapus.pdf Download (2MB)

Abstract

Pengangguran menjadi salah satu penyebab permasalahan mengenai ketenagakerjaan yang belum menemui rumusan solusi yang tepat. Faktor yang menjadi hambatan adalah latar belakang pendidikan yang rendah dan kualifikasi kompetensi yang minim dari tenaga kerja dalam memasuki pasar kerja. Kenyataan tersebut diperparah dengan kondisi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2020, yang mengakibatkan banyak perusahaan bangkrut dan akhirnya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Oleh sebab itu lahir kebijakan program Kartu Prakerja, diharapkan dapat memungkinkan masyarakat bertahan dalam kondisi ketidakpastian akibat dilanda pandemi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, jelas dan menyeluruh mengenai data yang telah terkumpul dan berkaitan dengan permasalahan. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini di antaranya data primer yang terdiri dari informasi, kenyataan, atau pernyataan dari pihak-pihak yang terlibat saat penelitian lapangan, data sekunder yang diperoleh dari hasil kajian kepustakaan dan kajian yang bersumber dari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pelaksanaan kebijakan pemberian jaminan kesejahteraan terhadap buruh/pekerja diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 jo. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Program tersebut merupakan upaya pemerintah pusat guna memberikan kesempatan kepada angkatan kerja untuk
mengembangkan keterampilan dan soft skill yang dibutuhkan. Melalui mekanisme, sistem, dan prosedur dalam tahapan proses pelaksanaannya, program tersebut dilakukan secara daring. Tujuannya untuk membentuk sumber daya manusia yang
membiasakan belajar mandiri secara daring untuk mengangkat kompetensi, hingga daya saing kerja yang kuat di era sistem digital. Pada kenyataannya pelaksanaan dari penyelenggaraan pengembangan kompetensi kerja tersebut, masih jauh dari
tujuan yang diharapkan. Konsep digitalisasi dan kerjasama antara pihak pemerintah dengan swasta sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selaras dengan konsep digitalisasi program Kartu Prakerja, Pemerintah melakukan upaya secara berkala untuk meningkatkan pelayanan baik dari segi perbaikan kompetensi dengan skema normal hingga menciptakan bidang pelatihan yang disesuaikan dengan job occupation tertentu guna mencapai pembangunan berkelanjutan sesuai dengan prinsip sustainable development goals.
Kata Kunci: Kebijakan, Program Kartu Prakerja, Sustainable Development Goals

Actions (login required)

View Item