SANDY, VALENCYA ARYA and Yunanto, Yunanto and Sarono, Agus (2024) AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ISTRI MENGALAMI GANGGUAN JIWA. _030 PERDATA 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text VALENCYA ARYA SANDY-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (451kB)
	Text VALENCYA ARYA SANDY-abstrak.pdf Download (7kB)
	Text VALENCYA ARYA SANDY-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (188kB)
	Text VALENCYA ARYA SANDY-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (176kB)
	Text VALENCYA ARYA SANDY-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (161kB)
	Text VALENCYA ARYA SANDY-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (10kB)
	Text VALENCYA ARYA SANDY-dapus.pdf Download (20kB)

Abstract

Pembatalan perkawinan berdasarkan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Yang artinya perkawinan tersebut
sudah terjadi atau sudah dilangsungkan, lalu setelah terjadinya perkawinan tersebut ditemukannya syarat-syarat yang tidak memenuhi dalam melangsungkan perkawinan tersebut atau terdapatnya suatu ancaman ataupun salah sangka pada diri suami atau istri yang pada akhirnya perkawinan tersebut dapat dibatalkan dengan adanya putusan Pengadilan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena istri mengalami gangguan jiwa dan perspektif hukum terkait pengampuan istri sebelum dan setelah pembatalan perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, putusan perkara, jurnal hukum dan wawancara terhadap hakim yang terkait permasalahan yang penulis teliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan karena istri mengalami gangguan jiwa pada perkara 1038/Pdt.G/2022/PA.Smg berdasarkan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pembatalan perkawinan terhitung sejak keputusan Pengadilan
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Bahwa sejak itu perkawinan yang dulu pernah ada akan dianggap suami istri tersebut tidak pernah melangsungkan perkawinan tersebut atau perkawinan tersebut sudah tidak lagi sah dalam hukum. Harta bersama yang ada dalam perkawinan tersebut akan kembali masing-masing pihak yaitu suami dan istri. Dalam perkawinan tersebut telah melanggar Pasal 433 KUH Perdata istri diketahui belum ada pengampuan dari sebelum perkawinan hingga setelah perkawinan, oleh karena itu setelah terjadinya pembatalan perkawinan dapat mengajukan permohonan pengampuan bahwasanya pengampuan merupakan hal yang penting guna melindungi hak yang dimiliki oleh si terampu terutama dalam melakukan perbuatan hukum nantinya.
Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan, Pengampuan.

Actions (login required)

View Item