Kamila, Aisha Safa and Sa'adah, Nabitatus and Ispriyarso, Budi (2024) PENGALIHAN PEMBINAAN PENGADILAN PAJAK DARI KEMENTERIAN KEUANGAN KE MAHKAMAH AGUNG (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023)_021 HAN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text AISHA SAFA KAMILA _cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text AISHA SAFA KAMILA _abstrak.pdf Download (164kB)
	Text AISHA SAFA KAMILA _bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text AISHA SAFA KAMILA _bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text AISHA SAFA KAMILA _bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text AISHA SAFA KAMILA _bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (322kB)
	Text AISHA SAFA KAMILA _dapus.pdf Download (537kB)

Abstract

Keberadaan Pengadilan Pajak telah lama menjadi persoalan karena adanya dualisme pembinaan terhadap Pengadilan Pajak oleh dua lembaga berbeda, yakni Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung.
Penelitian ini berdasar pada masalah-masalah yang dirumuskan antara lain, bagaimana kesesuaian pengalihan pembinaan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung berdasarkan hukum positif nasional dan bagaimana urgensi pengalihan pembinaan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung ditinjau dari
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder serta data primer sebagai data pendukung. Spesifikasi penelitian pada penulisan ini dilakukan secara deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan merupakan hasil dari library research method atau studi kepustakaan untuk data sekunder, serta teknik wawancara untuk mendapatkan data primer. Perolehan data-data tersebut dikumpulkan dan dianalisis
secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa gambaran secara komprehensif.
Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan bahwa kesesuaian hukum pengalihan pembinaan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung dicapai melalui Putusan MK No. 26/PUUXXI/2023 yang telah mendasarkan pada konsep kekuasaan kehakiman dalam
rangka menjaga kemurnian peradilan yang imparsial dan independen. Penyatuatapan kewenangan pembinaan dan pengawasan Pengadilan Pajak juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan
Kehakiman. Urgensi pengalihan pembinaan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung adalah mengenai adanya keterlibatan Kementerian Keuangan selaku pemegang kekuasaan eksekutif melalui kewenangan pembinaan. Selain itu, kaitannya dengan objektivitas hakim dalam memutus perkara karena Pihak Tergugat atau Terbanding dan pihak penyelenggara peradilan berasal dari institusi yang sama, yakni Kementerian Keuangan.
Kata Kunci : Pengalihan Pembinaan; Pengadilan Pajak; Kementerian Keuangan

Actions (login required)

View Item