NURKHASANAH, DEWI and Solechan, Solechan and Suhartoyo, Suhartoyo (2024) TINJAUAN HUKUM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN BAGI PEKERJA/ BURUH PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA SURABAYA. _026 HAN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Dewi Nurkhasanah - cover.pdf Download (596kB)
	Text Dewi Nurkhasanah - abstrak.pdf Download (52kB)
	Text Dewi Nurkhasanah - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (208kB)
	Text Dewi Nurkhasanah - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (227kB)
	Text Dewi Nurkhasanah - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (257kB)
	Text Dewi Nurkhasanah - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (50kB)
	Text Dewi Nurkhasanah - dapus.pdf Download (721kB)

Abstract

Pekerja/buruh berhak menerima penghasilan atau upah yang
memungkinkannya hidup bermartabat dan memenuhi kebutuhan pokoknya sebagai manusia. Permasalahan seringkali muncul akibat tidak terpenuhinya hak-hak pengupahan pekerja/buruh termasuk pada UMKM. Upah yang tidak memadai berdampak pada stabilitas keuangan mereka tetapi juga mengurangi efisiensi dan kemampuan mereka untuk melakukan pembelian secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut, maka diaturlah ketentuan upah minimum. Pada dasarnya upah minimum pada setiap daerah telah diatur oleh masing-masing pemerintah daerahnya, salah satunya ialah Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Meskipun telah diatur, namun masih banyak pekerja/buruh UMKM yang mendapatkan upah di
bawah upah minimum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pengupahan terhadap pekerja/buruh pada UMKM di Kota Surabaya dan mengetahui pelaksanaan pembayaran upah pekerja/buruh pada UMKM di Kota Surabaya.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Serta menggunakan data berupa data primer yaitu melalui wawancara dan observasi secara langsung pada lokasi penelitian dan data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan, sedangkan metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan jika upah minimum Kota Surabaya berubah-ubah setiap tahunnya, ketentuan upah pekerja/buruh Usaha Mikro dan Kecil dapat diberikan di bawah upah minimum namun khusus untuk Usaha Menengah harus tetap mengikuti ketentuan upah minimum. Pengaturan pengupahan pekerja/buruh
pada UMKM di Kota Surabaya harus tunduk dengan UU No.13 Tahun 2003 yang berubah dengan UU No.6 Tahun 2023, PP No. 51 Tahun 2023 yang mengubah PP No. 36 Tahun 2021. Namun, masih terdapat pula pengusaha atau pemilik Usaha Menengah yang membayarkan upahnya di bawah upah minimum, pemilik Usaha Menengah tersebut telah melanggar ketentuan yang ada dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Saran yang dapat diberikan yaitu memperketat aturan sehingga pemilik usaha diwajibkan mendaftarkan tenaga kerjanya sekecil apapun jenis usahanya dan pemilik usaha harus bertanggungjawab memberikan upah sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak ada sanksi yang dijatuhkan
terhadap pemilik usaha.
Kata Kunci: Pengupahan, Pekerja, UMKM, Kota Surabaya

Actions (login required)

View Item