Nisa, Khoirun and Wisnaeni, Fifiana and Indarja, Indarja (2024) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-XXI/2023 MENGENAI TERBUKANYA RUANG BAGI MANTAN TERPIDANA SEBAGAI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM. _010 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Khoirun Nisa-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (860kB)
	Text Khoirun Nisa-abstrak.pdf Download (8kB)
	Text Khoirun Nisa-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (399kB)
	Text Khoirun Nisa-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (321kB)
	Text Khoirun Nisa-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (388kB)
	Text Khoirun Nisa-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (10kB)
	Text Khoirun Nisa-dapus.pdf Download (253kB)

Abstract

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hal ini memberikan kesempatan bagi mantan narapidana yang memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya dan dijamin oleh konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU-XXI/2023, dilakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 182 huruf g UU 7/2017 inkonsisten dengan Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023? dan implikasi yuridis Putusan MK 12/PUU-XXI/2023 terhadap Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023?
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskripstif analisis. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research), dengan pengumpulan data sekunder, data tersebut terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode
analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian ini Mahkamah Konstitusi memutuskan
mengabulkan permohonan untuk sebagian yaitu dalam perbedaan atas persyaratan untuk menjadi anggota DPD bagi mantan terpidana dapat berakibat terlanggarnya hak konstitusional warga negara. Mahkamah menimbang perlu dilakukan penegasan dan penyelarasan dengan memberlakukan pula untuk wajib melewati
masa jeda 5 (lima) tahun, terhitung sejak berstatus sebagai mantan terpidana atau bebas dan mendeklarasikan diri kepada masyarakat bahwa dirinya seorang mantan terpidana dan bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Hasil putusan tersebut berimplikasi pada perubahan Peraturan KPU 112023 Pasal 18 ayat (2) tentang
pidana tambahan berupa pencabutan hak politik yang tidak diberlakukan lagi berdasarkan Putusan MA 28P/HUM/2023 sehingga KPU mengundangan Peraturan Terbaru yakni Peraturan KPU 3/2024.
Kata kunci: Mantan Terpidana, Pemilu DPD, Putusan MK 12/PUU-XXI/2023

Actions (login required)

View Item