PAMUNGKAS, RAIHAN PUTRA and Turisno, Bambang Eko and Yunanto, Yunanto (2024) PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT ADANYA PAKSAAN BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA NO.3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk DENGAN NO.1912/Pdt.G/2018/PA.Klt. _036 Perdata 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Raihan Putra Pamungkas_cover.pdf Download (598kB)
	Text Raihan Putra Pamungkas_abstrak.pdf Download (43kB)
	Text Raihan Putra Pamungkas_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (217kB)
	Text Raihan Putra Pamungkas_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (242kB)
	Text Raihan Putra Pamungkas_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (309kB)
	Text Raihan Putra Pamungkas_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (43kB)
	Text Raihan Putra Pamungkas_dapus.pdf Download (114kB)

Abstract

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena disebabkam oleh berbagai alasan, salah satunya karna adanya paksaan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci tentang pembatalan perkawinan karena adanya paksaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan paksaan sebagai alasan pembatalan perkawinan ditinjau dari hukum positif di Indonesia dan unsur paksaan dalam pertimbangan hakim terkait putusan pembatalan perkawinan No. 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk dengan No. 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif serta spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum.
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pada sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan akibat adanya paksaan berdasarkan putusan perkara No.3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk dengan No.1912/Pdt.G/2018/PA.Klt. Berdasarkan Hasil dari penelitian adalah perkawinan yang dilaksanakan karena adanya paksaan merupakan hal yang melanggar hukum. Kesukarelaan dalam perkawinan merupakan unsur penting untuk menjaga keberlanjutan hubungan pernikahan. Perkawinan dengan adanya unsur paksaan tidak memiliki dasar kesukarelaan dan kehendak bebas dari kedua belah pihak. Unsur paksaan yang harus dipenuhi dalam perkara No.3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk adalah unsur penipuan dan ancaman, sedangkan dalam putusan perkara No.1912/Pdt.G/2018/PA.Klt adalah unsur penipuan, intervensi, dan kekhilafan. Unsur penipuan dapat menjadi hal penting dalam pembatalan perkawinan jika terbukti bahwa salah satu pihak menggunakan penipuan untuk memaksa atau merayu pihak lainnya untuk menikah. Penipuan dapat mencakup memberikan informasi yang salah atau menyesatkan, yang kemudian mempengaruhi keputusan
seseorang untuk menikah. Maka dari itu, penipuan dapat dijadikan dasar hukum untuk pembatalan perkawinan, terutama jika terdapat bukti yang meyakinkan terkait dengan unsur penipuan dalam proses pernikahan.
Kata Kunci: Pembatalan; Perkawinan; Paksaan.

Actions (login required)

View Item