Nuriawati, Sekar Adelia (2024) PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) PADA KLASTER V PERLINDUNGAN KHUSUS DI KABUPATEN PEMALANG. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text Cover Sekar Adelia Nuriawati.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (509kB)
	Text BAB 1 PENDAHULUAN Sekar Adelia Nuriawati.pdf - Submitted Version Download (889kB)
	Text BAB 2 GAMBARAN UMUM Sekar Adelia Nuriawati.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN Sekar Adelia Nuriawati.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text BAB 4 PENUTUP Sekar Adelia Nuriawati.pdf - Submitted Version Download (227kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA Sekar Adelia Nuriawati.pdf - Submitted Version Download (328kB)
	Text LAMPIRAN Sekar Adelia Nuriawati.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Collaborative Governance dan
mengetahui faktor-faktor keberhasilan dalam penyelenggaraan kebijakan KLA di
Kabupaten Pemalang. Peneliti menggunakan teori proses Collaborative
Governance menurut Ansell dan Gash dan mengidentifikasi faktor keberhasilan
dengan teori menurut DeSeve. Metode penelitian menggunakan pendekatan
kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dialog tatap muka telah
dilakukan Tim Gugus Tugas KLA melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan.
Membangun kepercayaan dilakukan dengan upaya membangun citra positif
kebijakan KLA, melakukan komunikasi dan koordinasi secara intens, dan
melibatkan seluruh stakeholder dalam setiap program. Komitmen dalam proses
berbagai pihak untuk mendukung dan memajukan hak anak di Kabupaten Pemalang
meskipun porsi peran aktor yang berbeda. Pemahaman bersama belum sepenuhnya
merata sampai ke masyarakat namun dapat di atasi dengan kegiatan sosialisasi.
Hasil sementara menunjukkan pencapaian Kabupaten Pemalang sebagai KLA
dengan predikat Nindya. Faktor pendorong proses Collaborative Governance
dalam kebijakan KLA, yaitu proses diskusi bersifat kolaboratif, transparan, dan
partisipatif, tersedianya prosedur kebijakan KLA, adanya distribusi tanggung jawab
yang jelas, dan adanya rasa saling ketergantungan antar stakeholder, saluran
komunikasi dan informasi yang beragam. Faktor penghambat proses Collaborative
Governance dalam kebijakan KLA, yaitu terbatasnya access to resources baik SDM
maupun anggaran, inkonsistensi para stakeholder dalam menjalankan visi dan misi,
kompleksitas peran stakeholder dan indikator pelaksanaan kebijakan KLA, serta
ditemukannya perubahan informasi kebijakan KLA. Saran dari penelitian ini adalah
menetapkan PIC yang bertanggung jawab secara khusus terkait kebijakan KLA,
optimalisasi kinerja seksi informasi dan publikasi sebagai bentuk keterbukaan
informasi publik dan memperluas jaringan kolaborasi dengan pihak swasta agar
proses kolaborasi dapat maksimal.
Kata kunci : Collaborative Governance, Kabupaten Layak Anak, Perlindungan
Khusus

Actions (login required)

View Item