AINI, ATIKAH QURRATUL and Utama, Kartika Widya and Putrijanti, Aju (2024) KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA SEBAGAI KUASA HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TUN. _015 Acara 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Atikah Qurratul Aini - cover.pdf Download (757kB)
	Text Atikah Qurratul Aini - abstrak.pdf Download (50kB)
	Text Atikah Qurratul Aini - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (92kB)
	Text Atikah Qurratul Aini - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (312kB)
	Text Atikah Qurratul Aini - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (256kB)
	Text Atikah Qurratul Aini - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (115kB)
	Text Atikah Qurratul Aini - dapus.pdf Download (182kB)

Abstract

Kejaksaan merupakan salah satu badan penegakan hukum yang didalamnya memiliki Jaksa Pengacara Negara yang berwenang melakukan penegakan hukum, pelayanan hukum di bidang administrasi negara dan sipil, permasalahan hukum, bantuan hukum, dan litigasi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Kejaksaan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan tingkat independensi yang dimiliki Kejaksaan dalam melaksanakan tugas resmi Kejaksaan. Penelitian deskriptif analitik dilakukan pada bulan Januari hingga Februari 2024. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan publikasi. Hasil penelitian yang diperoleh menjelaskan bahwa Kejaksaan di bentengi oleh kode etik dan wajib patuh dengan doktrin Tri Krama Adhiyaksa merupakan cara yang dilakukan kejaksaan untuk menjaga independensi dan profesionalismenya dalam menjalankan tugas sebagai jaksa pengacara negara. Penelitian ini kejaksaan memberikan kewenangan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk mewakili PT PLN (Persero) UID JTY-UP3 SURAKARTA dalam penyelesaian perkara PTUN dalam penanganan perkara ini penggunaan jasa Jaksa Pengacara Negara (JPN) tidak perlu mengeluarkan biaya/ fee. Jumlah perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam kapasitasnya sebagai
pengacara negara kurang dari 1% dari jumlah perkara yang ditangani PTUN Semarang sebanyak 1.685 perkara hal ini menunjukan bahwa kewenangan kejaksaan sebagai pengacara belum tersosialisasikan dengan baik, penulis memberikan saran agar kewenangan jaksa sebagai pengacara negara lebih disosialisasikan kepada masyarakat dan masyarakat bisa memanfaatkan pelayanan tersebut.
Kata Kunci: Kejaksaan, Jaksa Pengacara Negara, Kewenangan, Independensi.

Actions (login required)

View Item