Dayuninggar, Nawang Kusuma (2024) ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT BABADAN KABUPATEN SEMARANG. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (991kB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (883kB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (709kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (769kB)
	Text Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pemerintah Kabupaten Semarang menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pasar
Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Peraturan tersebut menjadi
pedoman dalam melaksanakan kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan
Kabupaten Semarang, tetapi dalam implementasinya belum berjalan dengan
optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan
pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang dan menganalisis faktor
pendukung serta faktor penghambatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui kegiatan wawancara
dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan
pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang belum sepenuhnya
terlaksana dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Fenomena tepat kebijakan, tepat
pelaksana, tepat proses, tepat lingkungan, dan tepat target belum berjalan dengan
optimal. Faktor pendukung implementasi kebijakan tersebut, yaitu komunikasi,
sumber daya, dan struktur birokrasi. Sedangkan, faktor penghambat implementasi
kebijakan, yaitu disposisi pelaksana. Penelitian ini merekomendasikan agar
pengelola pasar lebih tegas dalam melakukan penertiban pedagang yang melanggar
peraturan, menerapkan zonasi terkait retribusi bagi pedagang, dan melakukan
kolaborasi antara pelaksana dengan perumus kebijakan dalam pengumpulan data
terkait potensi retribusi.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pembinaan Pasar Rakyat, Tata Kelola Pasar
Rakyat

Actions (login required)

View Item