MEILINDA, EVILIA RISTY and Yunanto, Yunanto and Widanarti, Herni (2024) AKIBAT HUKUM KEDUDUKAN ANAK DAN HARTA BERSAMA SETELAH ADANYA PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PENGADILAN AGAMA KENDAL. _021 Perdata 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Evilia Risty Meilinda_cover.pdf Download (359kB)
	Text Evilia Risty Meilinda_abstrak.pdf Download (137kB)
	Text Evilia Risty Meilinda_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (276kB)
	Text Evilia Risty Meilinda_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (298kB)
	Text Evilia Risty Meilinda_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (355kB)
	Text Evilia Risty Meilinda_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (147kB)
	Text Evilia Risty Meilinda_dapus.pdf Download (8MB)

Abstract

Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi seperti tidak hadirnya wali nikah dalam perkawinan agama Islam. Bahkan penipuan dalam perkawinan seperti adanya pemalsuan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab pembatalan perkawinan dari Putusan Nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl serta akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap kedudukan anak dan harta bersama yang timbul dari perkawinan. Secara spesifik penelitian ini menelaah akibat hukum dari Studi Kasus Putusan Nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl. Dengan metode penelitian yuridis empiris, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian langsung di lapangan yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Putusan Nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl dikabulkan karena tidak memenuhi rukun perkawinan, kemudian status anak yang dilahirkan perkawinan yang dibatalkan oleh Pengadilan,
tetap mendapatkan hak keperdataan kedua orang tuanya. Serta keseluruhan harta yang dihasilkan suami istri ketika perkawinan berlangsung akan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun bersama-sama. Selama adanya itikad baik antara suami atau istri, meskipun perkawinan dibatalkan oleh Pengadilan karena tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, pada perkara pembatalan ini tidak ada pembagian harta bersama antara suami istri yang dibatalkan perkawinannya, hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Kedudukan Anak, Harta Bersama.

Actions (login required)

View Item