SALIM, MUHAMMAD JUNDI AS and Susanto, Sri Nur Hari and Wibawa, Kadek Cahya Susila (2024) PELAKSANAAN SISTEM E-PROCUREMENT MELALUI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAI IMPLEMENTASI KONSEP GOOD GOVERNANCE. _015 HAN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Muhammad Jundi As Salim_cover.pdf Download (861kB)
	Text Muhammad Jundi As Salim_abstrak.pdf Download (49kB)
	Text Muhammad Jundi As Salim_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (200kB)
	Text Muhammad Jundi As Salim_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (233kB)
	Text Muhammad Jundi As Salim_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (331kB)
	Text Muhammad Jundi As Salim_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (51kB)
	Text Muhammad Jundi As Salim_dapus.pdf Download (603kB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi akan pentingnya good governance dalam pelaksanaan e-procurement. Melalui Surat Edaran LKPP No. 17/KA/02/2012, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, dalam hal ini termasuk pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis terhadap implementasi konsep good governance dalam pelaksanaan sistem e-procurement melalui LPSE Provinsi Jawa Tengah. Penelitian dilaksanakan menggunakan pendekatan non doktrinal yang bersifat kualitatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui observasi terhadap LPSE Provinsi Jawa Tengah dan Data sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan e-procurement dapat dilaksanakan dengan metode e-tendering dan e-purchasing sesuai ketentuan Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Pelaksanaan e-procurement ini memiliki kelebihan seperti meningkatkan akurasi data, meningkatkan efisiensi dalam operasi, proses aplikasi yang lebih cepat, mengurangi biaya administrasi, mengurangi biaya operasional, membuat proses pengadaan lebih kompetitif, meningkatkan pelayanan serta meningkatkan hubungan dengan mitra kerja. Selain itu, ada juga kekurangan dari e-procurement antara lain keamanan sistem, Kesalahan Teknis/ maintenance, Kualitas interenet, resiko penyedia fiktif, resiko permainan curang para pihak. Pelaksanaan e-procurement oleh LPSE Provinsi Jawa Tengah juga telah dilaksanakan sebagai implementasi konsep good governance. Hal tersebut dinilai dengan beberapat kriteria yang dirangkum dalam penelitian ini yaitu kritera akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektif dan efisien serta adanya kepastian hukum.
Kata kunci : Pengadaan Barang/Jasa, Elektronik Procurement, Pemerintahan Yang Baik

Actions (login required)

View Item