Rumapea, Apri Ella (2024) KONFLIK PEMODAL BESAR VERSUS MASYARAKAT ADAT (STUDI KASUS : PANDUMAAN-SIPITUHUTA, HUMBAHAS). Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text Cover Apri.pdf - Submitted Version Download (703kB)
	Text BAB I Apri..pdf - Submitted Version Download (650kB)
	Text Bab II Apri..pdf - Submitted Version Download (535kB)
	Text Bab III Apri.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (484kB)
	Text Bab IV Apri.pdf - Submitted Version Download (221kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (430kB)
	Text Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat
Pandumaan Sipituhuta terhadap PT Toba Pulp Lestari dalam mempertahankan
tanah adat mereka. Faktor penyebab konflik meliputi klaim kuat masyarakat atas
tanah yang telah mereka kuasai sejak zaman nenek moyang, ketidakadilan dalam
keputusan pemerintah memberikan izin eksploitasi kepada perusahaan, dan
keyakinan akan nilai historis dan budaya tanah adat. Penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus di Desa Pandumaan
Sipituhuta, Sumatera Utara. Subjek penelitian meliputi kepala desa, masyarakat
desa, tokoh adat keagamaan, pemerintah kabupaten Humbang Hasundutan, dan
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Data primer diperoleh melalui
wawancara langsung dengan narasumber dan observasi lapangan, sedangkan data
sekunder berasal dari dokumen, literatur, dan hasil penelitian sebelumnya.
Konflik tersebut berlangsung karena keputusan pemerintah mengubah area
hutan menjadi areal konsesi, merugikan hak masyarakat. Perlawanan dilakukan
melalui blokade, demonstrasi, pengajuan keberatan kepada pemerintah, dan
pengaduan kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Upaya ini menunjukkan tekad
dan kesatuan masyarakat dalam mempertahankan tanah adat dan nilai-nilai budaya.
Penyelesaian konflik melibatkan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah,
pemerintah pusat, tokoh adat, dan lembaga non-pemerintah, menegakkan keadilan
dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat.
Penyelesaian konflik ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah
dan masyarakat dapat menghasilkan solusi adil dan berkelanjutan, serta mendorong
pembangunan inklusif demi kesejahteraan masyarakat. Untuk mencegah konflik
serupa diperlukan pengakuan hak tanah adat, pelibatan masyarakat dalam
pengambilan keputusan, pendidikan hukum kepada masyarakat adat, pendataan
tanah menyeluruh, dan mekanisme monitoring implementasi kebijakan.
Kata kunci : Konflik agraria, perlawanan masyarakat, tanah adat.

Actions (login required)

View Item