RAHARDINI, SALVIA AMIRAH and Badriyah, Siti Malikhatun and Suharto, R. (2024) PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH JASA PENAGIHAN HUTANG (DEBT COLLECTOR). _015 Perdata 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Salvia Amirah Rahardini_cover.pdf Download (580kB)
	Text Salvia Amirah Rahardini_abstrak.pdf Download (218kB)
	Text Salvia Amirah Rahardini_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (393kB)
	Text Salvia Amirah Rahardini_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (370kB)
	Text Salvia Amirah Rahardini_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (459kB)
	Text Salvia Amirah Rahardini_bab 4.pdf Download (222kB)
	Text Salvia Amirah Rahardini_dapus.pdf Download (259kB)

Abstract

Pada perjanjian pembiayaan umumnya melibatkan adanya Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah jaminan kebendaan yang menjadikan barang bergerak sebagai jaminannya. Mengenai prosesnya, pendaftaran jaminan fidusia menjadi kunci utama bagi perlindungan kepentingan dari para pihak khususnya terkait dengan pelaksanaan eksekusi. Setelah munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, diatur bahwa eksekusi objek jaminan fidusia harus diajukan ke pengadilan negeri dan tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditor apabila tidak ada penyerahan secara sukarela oleh debitor serta tidak tercapainya kesepakatan mengenai wanprestasi. Dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan dengan ditemukannya debt collector dengan kuasa dari perusahaan pembiayaan, yang melakukan penarikan terhadap objek jaminan berupa kendaraan bermotor tanpa memperhatikan aturan yang berlaku. Terhadap penarikan ini dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi unsur unsur yang
termuat dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Kasus seperti ini juga ditemukan di Pengadilan Negeri Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah setiap tindakan penarikan objek jaminan kendaraan bermotor dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban apa yang seharusnya diberikan perusahaan pembiayaan atas
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debt collector. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan spesifikasi penelitiannya yaitu deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yaitu melalui wawancara di Pengadilan Negeri Semarang. Dari hasil data kualitatif tersebut kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Hasil Penelitian menjelaskan bahwa terhadap setiap penarikan objek jaminan berupa kendaraan bermotor untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, namun harus terlebih dahulu dianalisis dari proses pendaftarannya. Selain itu, perlu diperhatikan juga atas penarikan tersebut dilakukan sebelum atau setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
18/PUU-XVII/2019 karena ini akan berpengaruh terhadap proses eksekusinya.
Perusahaan pembiayaan wajib memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi atas PMH yang dilakukan oleh debt collector, misalnya dengan kreditor membayar biaya perkara, memulihkan keadaan seperti semula, atau memberikan pernyataan tertentu. Selain penggantian kerugian, juga dibutuhkan adanya
perlindungan hukum seperti dengan dihadirkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang telah memenuhi tiga unsur nilai dasar hukum seperti dalam teori tujuan hukum menurut Gustav Radbuch. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah atas tindakan penarikan kendaraan bermotor oleh debt
collector belum bentu dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Atas tindakan PMH yang dilakukan debt collector, perusahaan pembiayaan juga wajib bertanggungjawab dengan memberikan ganti kerugian kepada debitor baik melalui ganti rugi secara materiil maupun non materiil.
Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Jaminan Fidusia, Perusahaan Pembiayaan

Actions (login required)

View Item