PUTRI, PHILEIN SOPHIANA SUNARSO and Setiyono, Joko and Susetyorini, Peni (2024) PERTANGGUNGJAWABAN PASUKAN PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PBB DALAM SENGKETA BERSENJATA NON-INTERNASIONAL ( STUDI KASUS MUNDURNYA PASUKAN TENTARA BELANDA PADA PERISTIWA PEMBANTAIAN DI SREBRENICA, BOSNIA DAN HERZEGOVINA TAHUN 1995 ). _55 HI 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Philein Sephiana Sunarso Putri-cover.pdf Download (607kB)
	Text Philein Sephiana Sunarso Putri-abstrak.pdf Download (314kB)
	Text Philein Sephiana Sunarso Putri-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (479kB)
	Text Philein Sephiana Sunarso Putri-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (801kB)
	Text Philein Sephiana Sunarso Putri-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (323kB)
	Text Philein Sephiana Sunarso Putri-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (873kB)
	Text Philein Sephiana Sunarso Putri-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (419kB)
	Text Philein Sephiana Sunarso Putri-dapus.pdf Download (466kB)

Abstract

Pasukan Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah suatu pasukan militer yang ditujukan untuk memelihara keamanan dan perdamaian internasional sebagai implementasi dari Pasal 42Bab VII Piagam PBB. Pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dibentuk berdasarkan mandat Dewan Keamanan dengan berbagai urgensi dan karenanya
PBB memiliki tanggung jawab atas Pasukan pemeliharaan perdamaian selama menjalankan misinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa urgensi PBB dalam membentuk
Pasukan Pemeliharaan Perdamaian dan sejauh mana pertanggungjawaban pasukan dapat diatribusikan pada PBB. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
yuridis normatif dengan pendekatan peraturan hukum internasional dan pendekatan kasus. Semua data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang disajikan secara sistematis dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembentukan pasukan pemeliharaan perdamaian terjadi saat cara-cara perdamaian tidak dapat ditempuh dan didasarkan pada adanya pelanggaran hak asasi manusia berat dalam suatu sengketa bersenjata, dimana pertanggungjawabannya juga dapat diatribusikan pada negara pengirim. Pembentukan Pasukan Pemeliharaan Perdamaian bernama UNPROFOR didasarkan atas adanya pelanggaran HAM berat kategori Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Selama pelaksanaan misi perdamaian, kontrol yang efektif atas pasukan menentukan pertanggungjawaban yang ditimbulkan atas tindakannya di lapangan. Pertanggungjawaban Pasukan Pemeliharaan Perdamaian dapat beralih dari PBB pada negara pengirimnya apabila negara turut mencampuri kendali saat misi perdamaian dilakukan seperti dalam peristiwa pembantaian Srebrenica pada sengketa bersenjata di Bosnia dan Herzegovina tahun 1995. Tindakan penyerahan pengungsi di Srebrenica oleh Pasukan Belanda pada pasukan Republik Srpska dinilai sebagai tindakan yang salah (wrongful act) yang menimbulkan pertanggungjawaban negara Belanda karena pada saat pelaksanaannya kontrol efektif Pasukan berada di tangan negara Belanda. Hal ini berbeda dengan tindakan mundurnya pasukan Belanda dari Srebrenica karena tindakan tersebut telah disetujui oleh PBB. Tindakan mundurnya pasukan tidak menimbulkan pertanggungjawaban apapun karena berlaku asas pengecualian pertanggungjawaban yaitu asas Keperluan/ Necessity dan asas dibawah tekanan / Distress.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB, Sengketa Bersenjata Non-Internasional

Actions (login required)

View Item