BELLA, NADIA PUTRI SALSA and Mahmudah, Siti and Adhi, Yuli Prasetyo (2024) KAJIAN YURIDIS TERHADAP BPSK SEBAGAI SUATU UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 484 K/PDT-SUS-BPSK/2017 TENTANG PUTUSAN MA YANG MEMBATALKAN PUTUSAN BPSK). _027 Hukum Dagang 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Nadia PutriSalsa Bella_cover.pdf Download (4MB)
	Text Nadia PutriSalsa Bella_abstrak.pdf Download (88kB)
	Text Nadia PutriSalsa Bella_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (247kB)
	Text Nadia PutriSalsa Bella_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (265kB)
	Text Nadia PutriSalsa Bella_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (404kB)
	Text Nadia PutriSalsa Bella_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (93kB)
	Text Nadia PutriSalsa Bella_dapus.pdf Download (121kB)

Abstract

Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang sangat krusial untuk ditegakkan guna mewujudkan adanya kepastian, jaminan serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Salah satu pihak yang turut serta dalam mewujudkan adanya perlindungan konsumen ialah BPSK selaku salah satu lembaga yang didirikan dengan kewenangan guna menyelesaikan sengketa sengketa konsumen sehingga menciptakan adanya win-win solution tanpa adanya pihak yang dirugikan serta dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan, perundang-undangan serta prinsip yang ada dan berlaku. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 484
K/PDT-SUS- BPSK/2017 dikemukakan amar putusan yang mengemukakan pembatalan atas putusan BPSK padahal pada dasarnya BPSK turut memiliki peran dan wewenang dalam menyelesaikan sengketa mengacu kepada ketentuan
perundang-undangan yang ada. Tujuan penelitian ini ialah guna menganalisa perlindungan konsumen yang diberikan oleh BPSK melalui suatu putusan terkhusus Putusan Nomor 484 K/PDT-SUS- BPSK/2017 penelitian ini turut menganalisa bagaimana peran BPSK dalam mengimplementasikan perlindungan konsumen serta terkait pembatalan BPSK yang dikemukakan dalam putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode
penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan serta perundang-undangan.
Hasil penelitian mengemukakan bahwasanya BPSK memiliki tugas dan wewenang dalam menyelesaikan sengketa konsumen berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, BPSK diharuskan melakukan perannya sesuai dengan ketentuan tersebut dalam memberikan perlindungan
konsumen salah satunya dalam menjatuhkan putusan BPSK guna memenuhi hak konsumen. Putusan BPSK memang pada dasarnya bersifat mengikat dan berkekuatan hukum tetap selama sesuai dengan ketentuan, namun meskipun begitu putusan BPSK tidak memiliki kekuatan eksekutorial dan kekuatan tersebut masih
mutlak milik pengadilan negeri
Kata Kunci: BPSK, Perlindungan Konsumen, Peran BPSK

Actions (login required)

View Item