HUTAPEA, AMELIA PATRICIA RISSI and Juliani, Henny and Wibawa, Kadek Cahya Susila (2024) ANALISIS YURIDIS TENTANG FUNGSI REGULEREND PEMUNGUTAN PAJAK KARBON TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN. _006 HAN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Amelia Patricia Rissi Hutapea_cover.pdf Download (891kB)
	Text Amelia Patricia Rissi Hutapea_abstrak.pdf Download (10kB)
	Text Amelia Patricia Rissi Hutapea_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (563kB)
	Text Amelia Patricia Rissi Hutapea_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (471kB)
	Text Amelia Patricia Rissi Hutapea_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (617kB)
	Text Amelia Patricia Rissi Hutapea_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (129kB)
	Text Amelia Patricia Rissi Hutapea_dapus.pdf Download (237kB)

Abstract

Penelitian dilatarbelakangi oleh rencana pelaksanaan pemungutan pajak karbon di Indonesia pada tahun 2025 dalam rangka menyikapi perubahan iklim yang disebabkan oleh berbagai aktivitas industri ekonomi dan rumah tangga yang menimbulkan emisi karbon. Pemerintah sebagai pengampu kewenangan secara atribusi, memerlukan adanya kajian terkait kewenangan pemerintah dalam hal pemungutan pajak untuk mencapai tujuan kelestarian lingkungan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang hendak dicari adalah mengenai pengaturan dan perkembangan pemungutan pajak karbon di Indonesia, hubungan fungsi regulerend atas pemungutan pajak karbon terhadap kelestarian, serta berbagai hambatan, tantangan dan upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak karbon di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan spesifikasi penelitan hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan untuk melihat bagaimana ketentuan pengaturan pemungutan pajak karbon serta pendekatan komparatif terhadap pelaksanaan pemungutan pajak karbon negara Jepang, Singapura, Swedia, dan Finlandia yang mencakup aspek keberhasilan dan kekurangan untuk dijadikan pembanding dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pajak karbon di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, persiapan pelaksanaan pemungutan pajak karbon di Indonesia yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai fungsi regulerend sudah tergolong cukup baik, namun regulasi tersebut harus diperhatikan dari berbagai aspek seperti melakukan komparasi dengan negara-negara yang telah
mengimplementasikan terlebih dahulu, serta mengevaluasi kesiapan dan melakukan edukasi dalam bentuk sosialiasi kepada masyarakat Indonesia agar dapat berkoordinasi demi keberhasilan pelaksanaanya sesuai dengan komitmen Paris Agreement serta menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia serta mencapai keberhasilan melalui koordinasi oleh pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan pada tahun 2025 mendatang.
Kata kunci: Pajak karbon; fungsi regulerend;emisi karbon.

Actions (login required)

View Item