ADZANI, SWARA and Diamantina, Amalia and Saraswati, Retno (2024) KAJIAN YURIDIS PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILU SERENTAK 2024. _001 HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text SWARA ADZANI - cover.pdf Download (1MB)
	Text SWARA ADZANI - abstrak.pdf Download (7kB)
	Text SWARA ADZANI - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (141kB)
	Text SWARA ADZANI - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (154kB)
	Text SWARA ADZANI - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (214kB)
	Text SWARA ADZANI - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (9kB)
	Text SWARA ADZANI - dapus.pdf Download (94kB)

Abstract

Penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2024 yang
mengimplementasikan aturan presidential threshold menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, memunculkan pihak kontra dengan alasan adanya hak partai politik yang tidak dapat dipenuhi karena tidak dapat mengusungkan calon presiden dan wakil presiden. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengenai presidential threshold dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum masih relevan untuk diimplementasikan pada pemilu serentak 2024 serta mengenai konsep presidential threshold yang lebih baik untuk diimplementasikan pada pemilu serentak yang akan datang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang dikumpulkan berjenis data sekunder serta menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Analisis dilakukan terhadap data sekunder menurut norma atau kaidah hukum yang berlaku. Hasil dari penelitian ini yaitu pemilu serentak 2024 masih mengimplementasikan presidential threshold karena Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 masih diberlakukan sebagai peraturan penyelenggaraan pemilu, yang menurut berbagai pihak sudah tidak relevan untuk diimplementasikan dengan alasan banyak partai yang tidak bisa memenuhi persentase presidential threshold untuk
mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Presidential threshold yang lebih baik untuk diimplementasikan pada pemilu serentak yang akan datang yaitu dengan menurunkan persentase ke angka 5% hingga 10% agar memberikan hak partai politik yang belum memenuhi persentase serta memberikan pilihan yang lebih bervariasi kepada masyarakat, tanpa menghilangkan tujuan presidential threshold yaitu untuk menguatkan sistem presidensial.
Kata Kunci: Presidential threshold, Pemilu Serentak, UU Pemilu

Actions (login required)

View Item