PUTRA, PRADANA RINO and Njatrijani, Rinitami and Priyono, Ery Agus (2024) ANALISIS PENGATURAN GANTI RUGI KECELAKAAN ANGKUTAN UDARA DI INDONESIA TERHADAP PENUMPANG SELAKU KONSUMEN. _ 006 Dagang 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Pradana Rino Putra_cover.pdf Download (494kB)
	Text Pradana Rino Putra_abstrak.pdf Download (242kB)
	Text Pradana Rino Putra_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (222kB)
	Text Pradana Rino Putra_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (330kB)
	Text Pradana Rino Putra_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (348kB)
	Text Pradana Rino Putra_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (85kB)
	Text Pradana Rino Putra_dapus.pdf Download (214kB)

Abstract

Penelitian yang memiliki judul “Analisis Pengaturan Ganti Rugi Kecelakaan Angkutan Udara di Indonesia Terhadap Penumpang Selaku Konsumen” disusun dalam rangka menganalisis pengaturan ganti rugi kecelakaan angkutan udara dengan memperbandingkan pengaturannya di Indonesia dengan pengaturan internasional dan bagaimana perlindungan hukum yang berlaku terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan di Indonesia. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, melalui pendekatan perbandingan (comparative approach) yaitu akan membahas mengenai pengaturan ganti rugi kecelakaan angkutan udara di Indonesia dengan dilihat melalui UU No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, serta aturan secara rinci di Peraturan Pelaksananya yaitu pada Peraturan Menteri No.77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara dengan Pengaturan pada Ordonansi Pengangkutan Udara sebagai ratifikasi Konvensi Warsawa beserta perbandingan dengan pengaturan ganti rugi angkutan udara terkait pada kecelakaan secara Internasional. Analisis tersebut menghasilkan kesimpulan yaitu ditemukan perbedaan antara pengaturan ganti rugi kecelakaan angkutan udara di Indonesia dengan pengaturan ganti rugi angkutan udara terkait pada kecelakaan secara Internasional diantaranya adalah perbedaan prinsip pertanggung jawaban, perbedaan besaran ganti kerugian kecelakaan angkutan udara, belum diaturnya sanksi yang memberikan kepastian ganti kerugian melalui asuransi, hak ahli waris mendapat pembayaran dimuka perbedaan yurisdiksi pengajuan gugatan sehingga kedua pengaturan tersebut tidak selaras dan belum memenuhi asas kepastian hukum beserta asas manfaat sesuai pengaturan pada Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999. Selain itu dalam kasus kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 membuktikan perlindungan hukum di Indonesia belum maksimal, sebut saja : besaran ganti rugi yang diberikan bisa lebih besar jika mengacu pada Konvensi Montreal 1999, sanksi yang kurang tegas yang idatur di pengaturan Indonesia mengakibatkan lahirnya dokumen Release and Discharge (RND), dan yang terakhir adalah tidak diaturnya batas waktu kepastian dalam pemberian ganti rugi
Kata Kunci: Angkutan Udara, Kecelakaan Angkutan Udara, Tanggung Jawab Maskapai, Pengaturan Ganti Rugi Kecelakaan Angkutan Udara

Actions (login required)

View Item