PUTRI, FEBRINA ARTIA and Putrijanti, Aju and Utama, Kartika Widya (2024) AUPB SEBAGAI DASAR PENGUJIAN DI PTUN DALAM UPAYA MENYELESAIKAN SENGKETA KIP (STUDI KASUS : GAYA KEPEMIMPINAN MILENIAL WALIKOTA SURAKARTA SEBAGAI PEJABAT TUN). _ Dagang 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text FEBRINA ARTIA PUTRI - cover.pdf Download (1MB)
	Text FEBRINA ARTIA PUTRI - abstrak.pdf Download (285kB)
	Text FEBRINA ARTIA PUTRI - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (307kB)
	Text FEBRINA ARTIA PUTRI - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (297kB)
	Text FEBRINA ARTIA PUTRI - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (391kB)
	Text FEBRINA ARTIA PUTRI - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (235kB)
	Text FEBRINA ARTIA PUTRI - dapus.pdf Download (238kB)

Abstract

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal pada masyarakat. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik hadir sebagai sebuah solusi bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mengharapkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, cepat, dan terbuka untuk umum sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukan terhadap informasi publik mengenai tindakan dan keputusan pejabat tata usaha negara menjadi sebuah kewajiban bagi pejabat pemerintah dalam proses pelayanan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai penerapan AUPB dalam inovasi pelayanan publik terhadap sengketa Keterbukaan Informasi Publik di Kota Surakarta, sebagai bentuk penyelesaian masalah hukum diluar Pengadilan Tata Usaha Negara. Penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode pendekatan dalam penelitian yang mengunakan ilmu hukum dan peraturan tertulis yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam penerapan di lapangan, inovasi pelayanan publik yang dicanangkan Wali Kota Surakarta dapat mengurangi angka gugatan keterbukaan informasi publik pada Komisi Informasi dan PTUN. Hakim pada PTUN dalam memutus sengketa tata usaha negara seharusnya dapat meletakkan AUPB. Dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap akan
memperkuat kedudukan AUPB dalam sistem pemerintahan serta prakteknya sehingga dapat berguna dalam meningkatkan terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.
Kata Kunci : Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Pengadilan Tata Usaha Negara, Keterbukaan Informasi Publik, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Actions (login required)

View Item