Pangestu, Dimas Noor Hadi and Njatrijani, Rinitami and Saptono, Hendro (2023) Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penarikan Paksa Kendaraan Yang Menjadi Objek Dalam Perjanjian Leasing(Studi Pada Putusan Nomor 1389 K/PDT.Sus-BPSK/2021). _253 DAGANG 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Dimas Noor Hadi P-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (666kB)
	Text Dimas Noor Hadi P-abstrak.pdf Download (8kB)
	Text Dimas Noor Hadi P-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (348kB)
	Text Dimas Noor Hadi P-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (609kB)
	Text Dimas Noor Hadi P-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (413kB)
	Text Dimas Noor Hadi P-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (196kB)
	Text Dimas Noor Hadi P-dapus.pdf Download (122kB)

Abstract

PT. Maybank Indonesia Finance (Dahulu PT. BII Finance Center) yang berkantor cabang di Padang yang mengambil secara paksa mobil dari anak Penggugat berinisial ROS pada tanggal 25 Januari 2021 merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan dan ketentuan hukum pada Putusan Nomor 1389 K/Pdt.Sus-BPSK/2021 dan mengkaji pengaturan hukum mengenai fidusia.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitik. Jenis dan sumber data yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Berdasarkan hasil penelitian terkait Putusan Nomor 1389 K/Pdt.Sus-BPSK/2021 dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 1389 K/Pdt.Sus-BPSK/2021 yang mencermati pelanggaran hak konsumen di Padang, Sumatera Barat, menggambarkan sejumlah permasalahan perlindungan konsumen, yang perlu mendapat perhatian. Kasus tersebut mengindikasikan pentingnya menjaga hak-hak konsumen untuk kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk atau layanan. Perusahaan pembiayaan harus mematuhi regulasi dan ketentuan hukum, terutama terkait eksekusi paksa dan sertifikat fidusia. Selain itu, perlu memeriksa perjanjian pembiayaan yang mungkin mencakup klausula baku yang merugikan konsumen. Untuk meningkatkan
perlindungan konsumen, penting untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan memastikan bahwa semua pihak terlibat mematuhi hukum yang berlaku. Mahkamah Agung juga telah memperbaiki pemahaman mengenai yurisdiksi BPSK dan pentingnya jaminan fidusia, menegaskan peran pengadilan dalam menyempurnakan putusan bila perlu.
Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Fidusia

Actions (login required)

View Item