Vertiawan, Ismijzdiansyah Putra and Njatrijani, Rinitami and Setyowati, Ro’fah (2023) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PADA SEKTOR USAHA COFFE SHOP YANG BERBENTUK USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN. _269 DG 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Ismijzdiansyah P.V._cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (241kB)
	Text Ismijzdiansyah P.V._abstrak.pdf Download (10kB)
	Text Ismijzdiansyah P.V._bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (233kB)
	Text Ismijzdiansyah P.V._bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (125kB)
	Text Ismijzdiansyah P.V._bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (374kB)
	Text Ismijzdiansyah P.V._bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (11kB)
	Text Ismijzdiansyah P.V._dapus.pdf Download (491kB)

Abstract

Regulasi terkait skala upah bagi pekerja di sektor UMK tidak dapat
diterapkan karena rentan mempengaruhi keuangan usaha sehingga rentan mengalami kebangkrutan. Berkembangnya sektor usaha coffee shop tidak terlepas dari persoalan berkaitan dengan ketenagakerjaan. Dikarenakan terdapat banyak jumlah coffee shop di Kabupaten Kepulauan Yapen menjadikan para pencari kerja usia
produktif memanfaatkannya untuk mendapatkan pekerjaan. Adanya lapangan pekerjaan tersebut dimanfaatkan oleh pencari kerja sebagai peluang untuk mendapatkan penghasilan, terlebih sektor usaha coffee shop merupakan sektor informal yang mana selalu dianggap sebagai katup pengaman atas masalah pengangguran.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem mekanisme pengupahan pekerja pada sektor usaha coffee shop yang berbentuk UMK di Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan peraturan perundang-undangan serta perlindungan hukum terhadap pekerja coffee shop di Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak menerima upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian analisis deskriptif, metode pengumpulan data observasi dan wawancara serta studi kepustakaan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem mekanisme
pengupahan pekerja telah sesuai dengan standar upah minimum akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan upah kerja lembur, ketentuan jam kerja, dan tidak memberikan hak cuti berdasarkan PP Pengupahan dan PP PKWT. Perlindungan hukum dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Yapen serta memberikan ketentuan terhadap
sektor UMK yang memiliki lebih dari 10 (sepuluh) karyawan maka harus memberikan gaji dengan standar UMR serta BPJS Ketenagakerjaan yang harus disertakan.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja, Sektor Usaha Coffee Shop, Usaha Mikro dan Kecil, Kabupaten Kepulauan Yapen

Actions (login required)

View Item