Sukma, Anggia Niko and Farida, Elfia and Prabandari, Adya Paramita (2023) Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Wilayah Kepulauan Chagos Antara Mauritius Dengan Inggris Melalui International Court Of Justice. _046 HI 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Anggia Niko_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (642kB)
	Text Anggia Niko_abstrak.pdf Download (10kB)
	Text Anggia Niko_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (251kB)
	Text Anggia Niko_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (262kB)
	Text Anggia Niko_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (379kB)
	Text Anggia Niko_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (7kB)
	Text Anggia Niko_dapus.pdf Download (145kB)

Abstract

Mauritius merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di kawasan Samudera Hindia. Wilayah Mauritius mencakup Pulau Mauritius, Pulau Rodrigues, Pulau St. Brandon dan Kepulauan Agalega. Mauritius juga memiliki klaim atas wilayah yang sedang menjadi sengketa dengan Inggris, yaitu Kepulauan Chagos. Sengketa antara Inggris dengan Mauritius berawal dari rencana Inggris memisahkan Kepulauan Chagos dari Mauritius untuk membangun pangkalan militer di Kepulauan Chagos.
Pada tahun 2017, Majelis Umum PBB melalui Resolusi Majelis Umum PBB No.71/292 mengangkat sengketa antara Inggris dengan Mauritius untuk dimintakan advisory opinion dari Mahkamah Internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menalaah norma hukum, asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan, dan doktrin-doktrin hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsekuensi hukum dari advisory opinion Mahkamah Internasional terkait penguasaan Inggris atas Kepulauan Chagos serta untuk mengetahui status kepemilikan yang sah atas Kepulauan Chagos menurut hukum internasional. Advisory opinion dari Mahkamah Internasional tidak dapat menimbulkan akibat hukum, namun badan yang meminta advisory opinion-lah
yang dapat memberikan konsekuensi hukum, dalam hal ini Majelis Umum PBB.
Pada penelitian ini, perihal untuk menentukan akibat hukum yang timbul dari penguasaan Inggris terhadap Kepulauan Chagos dapat dianalisis dari Resolusi Majelis Umum PBB No.73/295 tahun 2019. Klaim dari pihak Mauritius didasarkan pada fakta sejarah yang mengungkapkan bahwa Kepulauan Chagos telah menjadi bagian dari Mauritius sejak menjadi jajahan Prancis. Sedangkan, dari pihak Inggris menyatakan bahwa Inggris mendapatkan Kepulauan Chagos melalui cessie yaitu perjanjian Lancaster House Agreement dengan Mauritius. Dalam menentukan pemilik sah dari Kepulauan Chagos dapat digunakan prinsip uti possidetis atas klaim Mauritius, atau menyerahkan masyarakat Kepulauan Chagos untuk menentukan pilihannya (Paragraf 5 Resolusi 1514 (XV)).
Kata Kunci: Sengketa, Kepulauan Chagos, Mahkamah Internasional

Actions (login required)

View Item