Kurniawan, Robby and Saptono, Hendro and Sarono, Agus (2023) Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard. _265 DAGANG 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Robby Kurniawan - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (562kB)
	Text Robby Kurniawan - abstrak.pdf Download (47kB)
	Text Robby Kurniawan - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (301kB)
	Text Robby Kurniawan - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (202kB)
	Text Robby Kurniawan - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (287kB)
	Text Robby Kurniawan - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (118kB)
	Text Robby Kurniawan - dapus.pdf Download (179kB)

Abstract

Kemajuan digital yang merambah ke setiap aspek kehidupan, tidak terkecuali di bidang ekonomi dan bisnis. Salah satu perkembangan digital dalam bidang bisnis adalah transformasi metode pembayaran dalam transaksi. Salah satu kemajuan dalam ekonomi adalah digitalisasi pembayaran. Digitalisasi pembayaran tersebut
salah satunya adalah pembayaran dengan instrumen QR Code. Pembayaran dengan instrument QR Code di Indonesia diintegrasikan melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). QRIS merupakan pengintegrasian berbagai kanal
pembayaran berbasis QR Code melalui standarisasi QRIS.
Standarisasi QRIS dalam implementasinya dituangkan melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 yang selanjutnya diubah melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur 24/1/PADG/2022 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran (PADG QRIS). Berangkat dari hal tersebut, penulis mengangkat penelitian hukum berkaitan dengan analisis yuridis terhadap implementasi QRIS. Metode dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peraturan mengenai
implementasi QRIS dinilai cenderung lemah dan kurang komprehensif untuk menaungi digitalisasi ekonomi yang dinamis. Selain itu, lemahnya aspek hukum yang mengatur mengenai aspek perlindungan konsumen bagi pengguna QRIS terhadap ekses negatif dari penyalahgunaan QRIS oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggungjawab.
Kata Kunci: QRIS, PADG QRIS, Perlindungan Konsumen

Actions (login required)

View Item