Lesnussa, Andreas Manuel W. and Diamantina, Amalia and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2023) TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK DASAR ORANG ASLI PAPUA DI MANOKWARI. _103 HTN 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Andreas Manuel W. Lesnnussa-cover.pdf Download (1MB)
	Text Andreas Manuel W. Lesnnussa-abstrak.pdf Download (149kB)
	Text Andreas Manuel W. Lesnnussa-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (413kB)
	Text Andreas Manuel W. Lesnnussa-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (329kB)
	Text Andreas Manuel W. Lesnnussa-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (450kB)
	Text Andreas Manuel W. Lesnnussa-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (167kB)
	Text Andreas Manuel W. Lesnnussa-dapus.pdf Download (290kB)

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut prinsip desentralisasi dan dipertegas dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18B. Salah satunya provinsi Papua Barat, dasar hukum Otonomi khusus Provinsi Papua Barat diatur dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Terbentuknya lembaga Majelis Rakyat Papua Barat, merupakan representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan
hidup beragama.
Permasalahan yang dibahas dalam Penulisan Hukum ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua oleh lembaga Majelis Rakyat Papua Barat di Manokwari dan faktor pendukung serta penghambat dalam upaya perlindungan hak-hak dasar tersebut.
Metode Penelitian dalam Penulisan Hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang menggunakan penelitian deskriptif dan Sumber data yang digunakan adalah dengan menggunakan data sekunder serta metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Sebagai
pelengkap bahan hukum dilakukan dengan wawancara, yang kemudian dianalisis menggunakan metode berpikir secara deduktif.
Hasil dari pembahasan pelaksanaan perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua oleh lembaga Majelis Rakyat Papua Barat di Manokwari adalah berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua Barat, dalam rangka perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua di berbagai
bidang kehidupan yang meliputi memfasilitasi aspirasi OAP, bidang politik, bidang sosial, budaya dan sejarah, bidang kesehatan, bidang ekonomi serta bidang pendidikan; MRPB harus melakukan tindakan yang selaras sama dengan yang sudah dimuatkan di dalam Pasal 2 dan Pasal 27. Faktor penghambat atau kendala yang mempengaruhi upaya perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua, sebagai berikut: 1). Kendala Majelis Rakyat Papua Barat sebagai Representasi Kultural Orang Asli Papua; 2). Kendala Hukum; dan 3). Kualitas Sumber Daya Manusia Papua. Sedangkan faktor pendukung dalam mempengaruhi upaya perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua, yaitu 1). Hadirnya Otonomi Khusus dan Lembaga Majelis Rakyat Papua; 2). Pemberlakuan Affirmative action; dan 3). Hubungan
Lembaga MRPB dengan Lembaga lainnya.
Kata Kunci: Pelaksanaan MRPB, Perlindungan Hak-Hak Dasar, Orang Asli Papua

Actions (login required)

View Item