Yohhana, Widny Putri and Mahmudah, Siti and Turisno, Bambang Eko (2023) KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN UTANG OLEH PT ASURANSI JIWA KRESNA ATAS DIBATALKANNYA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG_273 DG 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Widny Putri Yohhana_abstrak.pdf Download (11kB)
	Text Widny Putri Yohhana_cover.pdf Download (1MB)
	Text Widny Putri Yohhana_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (275kB)
	Text Widny Putri Yohhana_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (407kB)
	Text Widny Putri Yohhana_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (385kB)
	Text Widny Putri Yohhana_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (13kB)
	Text Widny Putri Yohhana_daftar pustaka.pdf Download (263kB)

Abstract

PKPU adalah salah satu prosedur yang dapat ditempuh untuk menghindari Kepailitan saat Debitor tidak mampu membayarkan kewajiban. Dalam kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwa Kresna, salah satu Kreditor telah menyampaikan permohonan PKPU kepada OJK agar OJK mengajukan ermohonan PKPU kepada pengadilan niaga. Akan tetapi OJK tidak menanggapi permohonan tersebut dan mengakibatkan Kreditor mengajukan permohonan PKPU secara perseorangan yang kemudian disahkan pengadilan niaga melalui putusan PKPU. Putusan tersebut dilakukan upaya hukum Kasasi oleh Kreditor lain dengan dasar pihak yang memohonkan PKPU tidak memiliki kewenangan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan OJK atas permohonan PKPU terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna dan mengetahui bagaimana penyelesaian utang oleh PT Asuransi Jiwa Kresna setelah dibatalkannya PKPU. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan cara studi pustaka terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan putusan
pengadilan. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis, serta metode analisis yang digunakan adalah normatif kualitatif. Pada penelitian diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan Pasal 223 juncto
Pasal 2 ayat (5) UUK PKPU juncto Pasal 55 UU OJK perihal pihak yang berwenang memohonkan PKPU terhadap perusahaan asuransi merupakan kewenangan OJK. Setelah dibatalkannya PKPU, mekanisme pembayaran utang PT AJK disampaikan
melalui RPK terbaru yang berisi konversi perjanjian polis asuransi menjadi Pinjaman Subordinasi yang di dalamnya memuat skema pembayaran berupa skema standar yang dibayarkan secara bertahap sesuai dengan nominal premi pemegang polis dan terdapat alternatif bagi pemegang polis dengan nominal premi di atas Rp.1 miliar yakni skema percepatan dengan konversi aset properti.

Actions (login required)

View Item