Search for collections on Undip Repository

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN UTANG OLEH PT ASURANSI JIWA KRESNA ATAS DIBATALKANNYA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG_273 DG 2023

Yohhana, Widny Putri and Mahmudah, Siti and Turisno, Bambang Eko (2023) KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN UTANG OLEH PT ASURANSI JIWA KRESNA ATAS DIBATALKANNYA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG_273 DG 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

[thumbnail of Widny Putri Yohhana_abstrak.pdf] Text
Widny Putri Yohhana_abstrak.pdf

Download (11kB)
[thumbnail of Widny Putri Yohhana_cover.pdf] Text
Widny Putri Yohhana_cover.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of Widny Putri Yohhana_bab 1.pdf] Text
Widny Putri Yohhana_bab 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (275kB)
[thumbnail of Widny Putri Yohhana_bab 2.pdf] Text
Widny Putri Yohhana_bab 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (407kB)
[thumbnail of Widny Putri Yohhana_bab 3.pdf] Text
Widny Putri Yohhana_bab 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (385kB)
[thumbnail of Widny Putri Yohhana_bab 4.pdf] Text
Widny Putri Yohhana_bab 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (13kB)
[thumbnail of Widny Putri Yohhana_daftar pustaka.pdf] Text
Widny Putri Yohhana_daftar pustaka.pdf

Download (263kB)

Abstract

PKPU adalah salah satu prosedur yang dapat ditempuh untuk menghindari Kepailitan saat Debitor tidak mampu membayarkan kewajiban. Dalam kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwa Kresna, salah satu Kreditor telah menyampaikan permohonan PKPU kepada OJK agar OJK mengajukan ermohonan PKPU kepada pengadilan niaga. Akan tetapi OJK tidak menanggapi permohonan tersebut dan mengakibatkan Kreditor mengajukan permohonan PKPU secara perseorangan yang kemudian disahkan pengadilan niaga melalui putusan PKPU. Putusan tersebut dilakukan upaya hukum Kasasi oleh Kreditor lain dengan dasar pihak yang memohonkan PKPU tidak memiliki kewenangan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan OJK atas permohonan PKPU terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna dan mengetahui bagaimana penyelesaian utang oleh PT Asuransi Jiwa Kresna setelah dibatalkannya PKPU. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan cara studi pustaka terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan putusan
pengadilan. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis, serta metode analisis yang digunakan adalah normatif kualitatif. Pada penelitian diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan Pasal 223 juncto
Pasal 2 ayat (5) UUK PKPU juncto Pasal 55 UU OJK perihal pihak yang berwenang memohonkan PKPU terhadap perusahaan asuransi merupakan kewenangan OJK. Setelah dibatalkannya PKPU, mekanisme pembayaran utang PT AJK disampaikan
melalui RPK terbaru yang berisi konversi perjanjian polis asuransi menjadi Pinjaman Subordinasi yang di dalamnya memuat skema pembayaran berupa skema standar yang dibayarkan secara bertahap sesuai dengan nominal premi pemegang polis dan terdapat alternatif bagi pemegang polis dengan nominal premi di atas Rp.1 miliar yakni skema percepatan dengan konversi aset properti.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Perusahaan Asuransi, Otoritas Jasa Keuangan, Penundaan Kewajiban, Pembayaran Utang
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Perpus FH2
Date Deposited: 22 Jan 2024 07:48
Last Modified: 22 Jan 2024 07:48
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/20519

Actions (login required)

View Item View Item