Megainda, Megainda and Trihastuti, Nanik and Hananto, Pulung Widhi Hari (2023) PELANGGARAN HAK PEKERJA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT OLEH SOCAPALM CAMEROON DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA - SKRIPSI. _48 HI 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MEGAINDA_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (495kB)
	Text MEGAINDA_abstrak.pdf Download (262kB)
	Text MEGAINDA_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (356kB)
	Text MEGAINDA_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (332kB)
	Text MEGAINDA_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (374kB)
	Text MEGAINDA_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (92kB)
	Text MEGAINDA_dapus.pdf Download (194kB)

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. HAM wajib dihormati dan dijunjung tinggi serta tidak boleh dilanggar. Meskipun HAM telah dijamin secara nasional maupun internasional, namun pelanggaran HAM masih terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran HAM yang dialami pekerja perkebunan kelapa sawit di Socapalm Kamerun. Kajian dilakukan dengan mengidentifikasi apakah pelanggaran hak-hak pekerja perkebunan kelapa sawit yang lakukan oleh Socapalm Kamerun dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dalam perspektif hukum internasional serta bagaimana upaya penegakan hukum HAM terhadap pekerja Socapalm Cameroon menurut hukum internasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis serta menggunakan metode kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, pelanggaran hak pekerja kelapa sawit di Socapalm Kamerun merupakan pelanggaran HAM internasional sebab telah melanggar ketentuan hak pekerja yang diakomodir dalam Pasal 23 UDHR, Pasal 15 African Charter on Human and Peoples Rights dan Pasal ICESCR. Peristiwa tersebut juga melanggar sebagian non-derogable rights pekerja dan secara terang-terangan dilakukan oleh aktor non-negara yang menurut sumber hukum sekunder termasuk dalam pelanggaran hukum internasional. Kedua, penegakan HAM atas peristiwa pelanggaran HAM pekerja dapat dilakukan dengan pengaduan ke OECD dan ILO guna menempuh mediasi. Upaya tersebut mempunyai kelemahan karena organisasi internasional hanya memberikan rekomendasi tanpa mempunyai kewenangan melakukan pengendalian. Penegakan hukum juga dapat dilakukan melalui pengadilan internasional. Meskipun prosedur tersebut hanya berlaku bagi perkara tertentu namun dalam praktik dan perkembangannya, perusahaan dapat menjadi subjek hukum internasional yang direpresentasikan melalui individu dalam perusahaan bersangkutan.

Actions (login required)

View Item