ANGELINA, SHIERLY PATRICIA and R. Suharto, R. Suharto and Adhi, Yuli Prasetyo (2023) EFEKTIVITAS PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN DI KOTA SEMARANG. _105 Perdata 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Shierly Patricia Angelina - Abstrak.pdf Download (38kB)
	Text Shierly Patricia Angelina - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (268kB)
	Text Shierly Patricia Angelina - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (220kB)
	Text Shierly Patricia Angelina - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (192kB)
	Text Shierly Patricia Angelina - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (41kB)
	Text Shierly Patricia Angelina - cover.pdf Download (429kB)
	Text Shierly Patricia Angelina - dapus.pdf Download (229kB)

Abstract

Sebagian besar rumah susun, khususnya rumah susun komersial atau biasa disebut dengan apartemen di Kota Semarang belum memiliki sebuah perhimpunan yang dikenal sebagai Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS). Berdasarkan konteks hukum perdata, PPPSRS berperan sebagai wadah untuk mengatur hubungan antara pemilik dan penghuni dalam hal kepemilikan, pengelolaan, dan penggunaan fasilitas bersama serta ruang bersama. Permasalahan timbul apabila sampai dengan masa transisi berakhir PPPSRS belum dibentuk.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengaturan mengenai pembentukan PPPSRS dan keefektifan pembentukan PPPSRS di Kota Semarang.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan ketiga apartemen yang menjadi objek
penelitian penulis yaitu: Apartemen Paltrow, Apartemen Alton, dan Apartemen Cordova belum memiliki PPPSRS yang seharusnya dibentuk sebelum masa transisi berakhir, yang ditetapkan setahun sejak serah terima pertama kali yang merupakan amanat dari beberapa aturan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU No.20 Tahun 2011), Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (PP No.13 Tahun 2021), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah
Susun (PERMEN PUPR No.14 Tahun 2021). Dalam melaksanakan amanat perundang-undangan tersebut, Pelaku pembangunan masing-masing apartemen tidak dapat menjalankan tanggungjawabnya untuk memfasilitasi pembentukan PPPSRS. Regulasi tersebut memberatkan pelaku pembangunan dan untuk dapat menyiapkan syarat pembentukan PPPSRS sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan, membutuhkan waktu cukup lama dan tidak dapat diprediksi.
Pemilik dan penghuni apartemen sendiri merasa pembentukan PPPSRS penting, namun karena proses yang panjang, pemilik dan penghuni lebih memilih menyerahkan pengelolaan apartemen kepada pelaku pembangunan.
Kata Kunci: Rumah Susun; PPPSRS; Apartemen; Pelaku Pembangunan; Pemilik dan Penghuni

Actions (login required)

View Item