SIREGAR, RAIHAN DAFFI NAULI and Njatrijani, Rinitami and Triyono, Triyono (2023) URGENSI PENGATURAN HARDSHIP SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM MELAKSANAKAN ISI KONTRAK DI MASA PANDEMI COVID-19. _229 Dagang 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Raihan Daffi Nauli Siregar Skripsi_11000119140224 - abstrak.pdf Download (44kB)
	Text Raihan Daffi Nauli Siregar Skripsi_11000119140224 - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (167kB)
	Text Raihan Daffi Nauli Siregar Skripsi_11000119140224 - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (238kB)
	Text Raihan Daffi Nauli Siregar Skripsi_11000119140224 - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (286kB)
	Text Raihan Daffi Nauli Siregar Skripsi_11000119140224 - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (106kB)
	Text Raihan Daffi Nauli Siregar Skripsi_11000119140224 - cover.pdf Download (990kB)
	Text Raihan Daffi Nauli Siregar Skripsi_11000119140224 - dapus.pdf Download (172kB)

Abstract

Pandemi Covid-19 telah berdampak berbagai sektor kehidupan, termasuk ekonomi. Keadaan sulit dari segi ekonomi ini juga mempengaruhi kemampuan para pihak untuk melaksanakan prestasinya dalam perjanjian. Pandemi Covid-19 sering dikatakan sebagai force majeure, padahal keadaan tersebut adalah keadaan
sulit / hardship yang mana pengaturan tersebut belum diatur dalam sistem hukum kontrak di Indonesia, maka dari itu belum adanya perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian saat keadaan sulit Pandemi Covid-19 yang memicu terjadinya wanprestasi, padahal hardship tersebut juga tidak dapat diprediksi yang membuat keadaan menjadi tidak seimbang.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan, yang akan dianalisis dengan cara deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan hardship penting untuk diatur khususnya untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi para pihak untuk menjalankan isi perjanjian pada saat terjadinya keadaan sulit yaitu pandemi Covid-19, dikarenakan adanya perbedaan peraturan dengan konsep umum keadaan memaksa yang diatur dalam KUHPerdata yang memungkinkan kontrak menjadi batal karena terjadinya hal-hal yang tidak dapat diprediksi, berbeda
dengan hardship, pengaturan tersebut ditujukan untuk membuka peluang negosiasi para pihak sehingga ketika keadaan hardship telah selesai para pihak dalam menjalankan isi kontrak. Hal tersebut juga telah diatur di dalam UNDROID yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Selain itu, bentuk perlindungan hukum untuk melaksanakan isi kontrak pada Pandemi Covid-19 adalah dengan proses renegosiasi ketika terjadi hardship, situasi yang tadinya tidak seimbang dalam pelaksanaan iis kontrak, kini dapat menjadi seimbang sesuai dengam itikad baik, para pihak dapat melaksanakan isi perjanjian agar tidak terjadi wanprestasi atau
kerugian yang lebih besar bagi salah satu pihak.
Kata Kunci: Hardship, Perjanjian, Covid-19.

Actions (login required)

View Item