SURAWINATA, MUHAMMAD WITRA NUGRAHA and Rochaeti, Nur and Prasetyo, Mujiono Hafidh (2023) PRAKTIK PERLINDUNGAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI TERPIDANA MATI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PERMISAN NUSA KAMBANGAN. _33 Pidana 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text WITRA NUGRAHA - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (990kB)
	Text WITRA NUGRAHA - abstrak.pdf Download (218kB)
	Text WITRA NUGRAHA - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (498kB)
	Text WITRA NUGRAHA - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (659kB)
	Text WITRA NUGRAHA - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (673kB)
	Text WITRA NUGRAHA - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (222kB)
	Text WITRA NUGRAHA - dapus.pdf Download (440kB)

Abstract

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang masih mengimplementasi pidana mati. Pidana mati di Indonesia lazim tidak dieksekusi secara langsung sehingga terpidana mati harus menunggu di lembaga pemasyarakatan. Para terpidana mati yang menunggu disebut berada dalam deret tunggu. Terpidana mati dalam deret tunggu dapat mengalami gangguan kesehatan terutama psikis saat berada dalam deret tunggu. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat terpidana mati menunggu wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada Warga Binaan. Tujuan penelitian mengupas bagaimanakah kebijakan perlindungan hak atas pelayanan kesehatan terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan saat ini, serta bagaimanakah praktik perlindungan hak atas pelayanan kesehatan terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusa Kambangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sumber data primer serta sekunder. Teknik pengumpulan data adalah kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pelayanan kesehatan terhadap terpidana mati diatur di dalam hukum Internasional serta hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta peraturan pelaksananya. Praktik pelayanan kesehatan terhadap terpidana mati, kuesioner menunjukkan dari 30 responden, 14 adalah terpidana mati. Delapan terpidana mati mengaku tidak mendapat pemeriksaan kesehatan secara berkala sama sekali. Sepuluh mengaku tidak pernah diperiksa kondisi kejiwaan oleh Psikiater. Sepuluh mengaku tidak ada upaya dari Lembaga kemasyarakatan untuk mencegah atau mengobati gangguan kejiwaan. Petugas pelayanan kesehatan terdiri dari dokter umum serta perawat. Pembiayaan pelayanan kesehatan sebesar 20 juta rupiah setahun. Hambatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan adalah kekurangan sumber daya serta pembiayaan.
Kata Kunci: hak atas pelayanan kesehatan, lembaga pemasyarakatan, pidana mati

Actions (login required)

View Item