Wulandari, Elisa Ayu (2023) PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN PERKAWINAN USIA DINI DI KABUPATEN TEMANGGUNG. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

	Text COVER.pdf - Submitted Version Download (591kB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (498kB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (562kB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Download (456kB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (465kB)
	Text BAB V.pdf - Submitted Version Download (269kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (263kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (424kB)

Abstract

Fenomena pernikahan dini mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Dengan
adanya dispensasi kawin adalah pengecualian hukum bagi pelamar yang akan
menikah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bahwa
perkawinan hanya dapat dilakukan untuk pria dan Wanita yang telah mencapai usia
19 tahun. Perubahan undang-undang ini diharapkan untuk menekan angka
perkawinan usia dini, namun kenyataannya justru menambah lonjakan perkawinan
usia dini di Indonesia. Begitupun di Kabupaten Temanggung, untuk mendapatkan
izin dispensasi kawin di Pengadilan Agama dengan melalui Layanan Terpadu
Dispensasi Kawin bersama Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Tujuan penelitian
ini menganalisis peran Dinas Sosial dalam penanganan perkawinan usia dini di
Kabupaten Temanggung serta mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat
dari peran Dinas Sosial dalam penanganan perkawinan usia dini yang dilihat melalui
teori Jam Ife dan Frank Tesoriero. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu
deskriptif kualitatif yang mengambil lokasi penelitian di Dinas Sosial Kabupaten
Temanggung. Hasil penelitian ini menunjukkan Dinas Sosial Kabupaten
Temanggung melakukan peran edukasional, peran representatif, dan peran teknik
dalam melakukan penasehatan dispensasi kawin sebagai tindak lanjut dari Layanan
Terpadu Dispensasi Kawin. Faktor pendorong, adanya MoU antara Pengadilan
Agama dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang dimulai pada 1 Juli 2022
Tentang Layanan Terpadu Dispensasi Kawin, Faktor Penghambat adalah klien yang
tertutup dan tidak kooperatif, klien yang menggunakan wawancara, dan putusan
dispensasi kawin.
Kata Kunci : Peran Dinas Sosial, Perkawinan Usia Dini, Dispensasi Kawin

Actions (login required)

View Item