Savitri, Niken Oktadiana (2023) GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA MENJANGAN KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN (TAHUN 2022). Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

	Text COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (600kB)
	Text BAB 1.pdf - Submitted Version Download (594kB)
	Text BAB 2.pdf - Submitted Version Download (722kB)
	Text BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB 4.pdf - Submitted Version Download (216kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (436kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pemerintah memberikan alokasi dana yang cukup besar kepada pemerintahan desa sebagai salah satu upaya untuk mempercepat proses pemerataan pembangunan di Indonesia. Dalam melaksanakan langkah tersebut, tentu harus ditunjang dari banyak hal, mengingat alokasi yang diberikan adalah uang negara yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) terdapat empat karakteristik utama yaitu partisipasi, transparansi, supremasi hukum dan akuntabilitas. Berhasil atau tidaknya pemerintah dalam mengupayakan terwujudnya kepemerintahan yang baik ditentukan oleh seberapa besar diimplementasikannya prinsip tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam menerapkan prinsip good governance pada pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Menjangan telah menerapkan keempat prinsip good governance yaitu transparansi, partisipasi, supremasi hukum dan akuntabilitas. Hal tersebut dibuktikan dengan upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Menjangan dalam pengelolaan dana desa yaitu dilaksanakannya musyawarah dusun, musrenbangdes, pemasangan infografis, pemasangan papan kegiatan, pagwasan dari masyarakat hingga Dinas PMD hingga dibuatnya kotak saran untuk menampung segala bentuk aspirasi dari masyarakat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat kendala yaitu transparansi dalam pengelolaan dana desa yang belum optimal dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya pemerintah desa dalam bidang teknologi informasi, terbatasnya sumber media informasi desa, dan pemasangan infografis hanya di Balai Desa. Kendala lainnya yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa yaitu belum optimalnya partisipasi masyarakat terutama saat diadakan musyawarah desa.

Actions (login required)

View Item