Firdausia, Berliana Mada (2023) PERAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN KETAHANAN KELUARGA DI DPRD KABUPATEN SEMARANG PERIODE 2019-2024. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text Cover Skripsi_Berliana Mada Firdausia.pdf - Submitted Version Download (355kB)
	Text BAB I Skripsi_Berliana Mada Firdausia.pdf - Submitted Version Download (230kB)
	Text BAB II Skripsi_Berliana Mada Firdausia.pdf - Submitted Version Download (181kB)
	Text BAB III Skripsi_Berliana Mada Firdausia.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (737kB)
	Text BAB IV Skripsi_Berliana Mada Firdausia.pdf - Submitted Version Download (55kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA Skripsi_Berliana Mada Firdausia.pdf - Submitted Version Download (51kB)
	Text LAMPIRAN Skripsi_Berliana Mada Firdausia.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang peran anggota legislatif perempuan di DPRD
Kabupaten Semarang periode 2019-2024 dalam pembuatan Kebijakan Ketahanan
Keluarga. Keterlibatan perempuan dalam pembuatan kebijakan menjadi hal yang
sangat penting karena perempuan memiliki hak dalam menyuarakan kebutuhan dan
kepentingan kaum perempuan yang tidak dapat diwakilkan oleh laki-laki sehingga
harus perempuan sendiri yang menyampaikannya. Adanya permasalahan keluarga
di Kabupaten Semarang membuat anggota legislatif perempuan mengusulkan Perda
inisiatif tentang ketahanan keluarga. Penelitian ini menggunakan Teori Peran
Politik Perempuan dari Surjono Soekanto (2015) dan Teori Pembuatan Kebijakan
dari William Dunn (2003). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah
pendekatan kualitatif studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
peran anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Semarang dalam
pembuatan Kebijakan Ketahanan Keluarga tidak maksimal karena keterlibatan
mereka dalam semua proses penyusunan kebijakan masih bersifat prosedural untuk
menggugurkan kewajiban formal seperti memenuhi daftar kehadiran atau presensi.
Selain itu, tidak maksimalnya peran anggota legislatif perempuan disebabkan oleh
beberapa faktor, seperti jumlah anggota legislatif perempuan yang relatif sedikit,
kurangnya dukungan fraksi, masih terdapat budaya patriarki dan sifat superior dari
anggota legislatif laki-laki, adanya peran ganda, serta kurangnya keberanian yang
dimiliki anggota legislatif perempuan.
Kata Kunci: Anggota Legislatif Perempuan, Peran, Pembuatan Kebijakan
NOMOR: 131PEM2023

Actions (login required)

View Item