Ahmadi, Andhika Putra and Pujiyono, Pujiyono and Sutanti, Rahmi Dwi (2023) Pembaharuan Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana._029 Pidana 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Korporasi berperan penting dalam meningkatkan kekayaan negara namun dengan adanya perubahan kebijakan ekonomi dan politik, korporasi memiliki kekuatan yang besar dalam negara yang dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi maupun korporasi, dan dampaknya terjadi eksploitasi tenaga kerja, penggunaan sumber daya alam secara berlebih, pencemaran lingkungan, korupsi, pencucian uang dan penipuan terhadap konsumen, beberapa diantaranya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal ini terjadi karena bukan hanya negara yang bergantung kepada korporasi tetapi juga masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembaharuan kebijakan pidana korporasi pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dilihat dari hukum positif yang berlaku di Indonesia sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lalu pengaturan korporasi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri dan keberlakuan peraturan perundang-undangan diluar KUHP pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan meneliti data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pidana korporasi pada peraturan perundang-undangan diluar KUHP sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak konsisten dan tidak bersifat integral, untuk itu dibuat Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didalamnya memuat kebijakan mengenai pidana korporasi yang setelah disahkannya Undang-Undang tersebut akan menjadi aturan induk.
Kata Kunci: Pembaharuan Kebijakan, Pidana Korporasi, KUHP

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	19 Dec 2023 02:11
Last Modified:	19 Dec 2023 02:11
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/18667

Actions (login required)

View Item