Pemila, Osadhani Rahma (2022) MANAJEMEN KONFLIK KOMUNIKASI DALAM PROSES PEMBANGUNAN WISATA DI DUSUN THEKELAN 54KOM2022. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text COVER.pdf - Submitted Version Download (934kB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (633kB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Download (736kB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (570kB)
	Text BAB V.pdf - Submitted Version Download (423kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (82kB)

Abstract

Masyarakat Dusun Thekelan membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
Mahardhika dalam rangka meningkatkan pembangunan pariwisata setempat.
Munculnya Pokdarwis Mahardhika telah membawa beberapa perubahan positif
pada pariwisata Dusun Thekelan. Kendati demikian, proses pembangunan wisata
di Dusun Thekelan tidak lepas dari berbagai konflik komunikasi yang
menyebabkan Pokdarwis tidak dapat mencapai target pembangunan yang telah
dituangkan dalam Masterplan Pengembangan Desa Wisata tahun 2018-2021.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis konflik komunikasi yang terjadi
selama proses pembangunan kepariwisataan di Dusun Thekelan, serta
mendeskripsikan manajemen konflik komunikasi yang diterapkan oleh Pokdarwis
Mahardhika. Paradigma yang digunakan adalah paradigma pos-positivistik
dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode studi
kasus dengan Teknik Penjodohan Pola. Teori Komunikasi Pembangunan
Partisipatif, Dual Concern Model Theory, dan Fully Functional Society Theory
digunakan untuk melihat bagaimana Pokdarwis Mahadhika menerapkan
manajemen konflik komunikasi.
Hasil dari penelitian ini menemukan adanya konflik tugas dan konflik proses
antara Pokdarwis dengan pemerintah lokal dan masyarakat Dusun Thekelan.
Konflik berupa (1) Adanya ketidaksesuaian pembagian tugas dan koordinasi
antara Pokdarwis Mahardhika dengan Pemerintah Desa akibat munculnya
Pokdarwis lain, (2) Peraturan Desa mengenai pelegalan tiket wisata yang tidak
kunjung disahkan, (3) Masyarakat menolak keberadaan Pokdarwis sebagai
organisasi independen karena menganggap bahwa Pokdarwis Mahardhika lebih
mementingkan keuntungan kelompok dan tidak transparan dalam mengelola dana
wisata, serta (4) Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses
pembangunan wisata. Adapun manajemen konflik yang diterapkan oleh
Pokdarwis meliputi penghindaran, mengakomodasi, berkompromi, serta integrasi
pemecahan masalah yang dilakukan dengan cara (1) menyelaraskan kepentingan/
pengambilan keputusan terkoordinasi melalui musyawarah, (2) dialog konstruktif
yang mengasilkan pilihan-pilihan solutif, serta (3) membangun jaringan dengan
pemangku pementingan eksternal melalui aktivitas pengelolaan media sosial dan
pengadaan kegiatan informal yang mengusung konsep karnaval.

Kata kunci : Pokdarwis, Pembangunan Partisipatif, Manajemen Konflik
Komunikasi, Dual Concern Model, Fully Functional Society Theory, Desa Wisata

Actions (login required)

View Item