Basilica, Ray Philip and Purwanti, Ani and Mahfud, Muh.Afif (2023) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERMOHONAN PERUBAHAN IDENTITAS JENIS KELAMIN. _006 HUMAS 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (628kB)
	Text bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (341kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (334kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (369kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (174kB)
	Text abstrak.pdf Download (98kB)
	Text dapus.pdf Download (232kB)

Abstract

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Indonesia ialah negara hukum. Berdasarkan hal tersebut maka setiap aspek dalam penyelenggaraan negara haruslah berlandaskan hukum. Hingga saat ini, perilaku perubahan jenis kelamin tidak pernah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi, dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya yang dijelaskan sebagai peristiwa yang mendapatkan penetapan pengadilan, antara lain perubahan jenis kelamin. Penelitian ini akan mengulas bagaimana peraturan hukum mengenai perubahan identitas individu transeksual serta bagaimana prosedur yang diatur untuk perubahan identitas bagi individu transeksual. Kemudian bagaimana hakim sebagai penegak hukum menimbang permohonan perubahan identitas yang diajukan oleh individu transeksual.
Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal dengan spesifikasi deskriptif analisis dengan didukung oleh data hasil wawancara sebagai data primer dan telaah terhadap putusan yang dihasilkan oleh pengadilan. Penelitian ini menemukan bahwasanya meskipun perilaku transeksual tidak pernah diatur secara tegas, namun, terdapat peraturan lain, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memberikan ruang bagi individu yang hendak melakukan permohonan perubahan identitas jenis kelamin. Hakim sebagai penegak hukum yang berwenang untuk menetapkan permohonan yang diajukan juga mempertimbangkan aspek-aspek non hukum seperti aspek agama, aspek biologis, aspek psikologis, dan aspek sosial yang berkaitan dengan Pemohon perubahan identitas
Kata kunci: Transeksual, Prosedur, Hakim

Actions (login required)

View Item