Sundari, Birru Wahyu and Solechan, Solechan and Suhartoyo, Suhartoyo (2023) PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEKERJA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DI KOTA SALATIGA. _018 HAN 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (595kB)
	Text abstrak.pdf Download (46kB)
	Text bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (165kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (197kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (295kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (111kB)
	Text dapus.pdf Download (112kB)
	Text lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (414kB)

Abstract

Pekerja perempuan berhak memperoleh perlindungan. Perlindungan hukum pekerja telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang beberapa pasalnya telah diubah dengan dengan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah diubah dengan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perlindungan hukum berupaya menjaga keseimbangan antara kewajiban perusahaan/pemberi kerja dan hak-hak pekerja.Akan tetapi hak-hak pekerja perempuan belum sepenuhnya diberikan. Sehingga banyak buruh perempuan yang kehilangan hak-haknya dan menanggung resiko tinggi selama bekerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum hak pekerja perempuan dalam perspektif Undang - Undang Ketenagakerjaan di kota Salatiga dan hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak pekerja perempuan di Kota Salatiga serta solusi dalam mengatasi hambatan tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan menerapkan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dimana berasal dari wawancara kepada pegawai dinas perindustrian dan tenaga kerja kota Salatiga serta pekerja perempuan yang bekerja di perusahaan di kota Salatiga. Dengan data pendukung yaitu data sekunder yang didapat dari kepustakaan antara lain buku, dokumen, artikel, serta literatur lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan masih terdapat beberapa perlindungan hukum hak pekerja perempuan yang belum terlaksana. Dan hambatan yang timbul dari hal tersebut belum adanya peraturan daerah terkait Ketenagakerjaan, kurangnya anggaran, personil dan rendah nya tingkat pendidikan.Solusi dari hambatan tersebut Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota telah mengupayakan pembentukan peraturan daerah mengenai Ketenagakerjaan, meningkatkan anggaran, menambah anggota atau personil dan, melakukan pengawasan, pembinaan dan sosialisasi.
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Perempuan, Undang-Undang Ketenagakerjaan

Actions (login required)

View Item