BR Sebayang, Enda Mia and Purwoto, Purwoto and Sutanti, Rahmi Dwi (2023) IMPLEMENTASI ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA CUKAI (STUDI KASUS KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN A SEMARANG)._017 Pidana 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Upaya mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan negara perlu diterapkan asas ultimum remedium (upaya terakhir) dimana pemidanaan atau sanksi pidana adalah alternatif atau upaya terakhir dalam penegakan hukum cukai di Indonesia. Kasus Pelanggar S diduga melakukan pelanggaran di bidang cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang diketahui bahwasannya adanya tindak pidana cukai yang dilakukan melalui jasa pengiriman barang dari Jawa Timur menuju Bawen, Kabupaten Semarang menggunakan ekspedisi jasa J&T Express dan J&T Cargo berupa barang kena cukai hasil tembakau (BKC HT) jenis sigaret kretek mesin (SKM) atau rokok. Menjadi urgensi dalam penelitian hukum dan menganalisis Pelanggaran oleh S mengenai penerapan asas ultimum remedium oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang untuk meninjau berdasarkan kronologi kasus Pelanggar S.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum pidana di bidang cukai dalam perundang-undangan di Indonesia dan menganalisis penerapan asas ultimum remedium dalam tindak pidana cukai oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber dan jenis data berupa data sekunder melalui studi kepustakaan serta wawancara sebagai pendukung terhadap objek penelitian, dan metode analisa data secara kualitatif.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana di bidang cukai dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai yang menekankan pada akibatnya terhadap kerugian negara. Sementara itu, penerapan asas ultimum remedium dalam tindak pidana cukai oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang dalam proses penyelesaian kasus, aparat penegak hukum dalam sistem peradilan Indonesia pada saat ini telah mulai mengimplementasikan pendekatan ultimum remedium yang berdasarkan penyelesaian kasus Pelanggar S mengamanatkan Pasal 40B ayat (3) Undang-Undang HPP untuk tidak melakukan penyidikan dengan mengalihkan kepada pembayaran sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Kata Kunci: Asas Ultimum Remedium, Tindak Pidana Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	28 Nov 2023 03:06
Last Modified:	28 Nov 2023 03:06
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/18288

Actions (login required)

View Item