PURBA, PINTAR MARULAM and Purwoto, Purwoto and Sutanti, Rahmi Dwi (2023) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO NOMOR 20 TAHUN 2001 (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO. 47/PID.SUS-TPK/2021/PN MDN). _026 Pidana 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text PINTAR MARULAM PURBA_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (635kB)
	Text PINTAR MARULAM PURBA_abstrak.pdf Download (165kB)
	Text PINTAR MARULAM PURBA_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (604kB)
	Text PINTAR MARULAM PURBA_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (546kB)
	Text PINTAR MARULAM PURBA_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (819kB)
	Text PINTAR MARULAM PURBA_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (290kB)
	Text PINTAR MARULAM PURBA_dapus.pdf Download (300kB)

Abstract

Tindak pidana korupsi semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam hal jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Saat ini, korupsi bukan hanya terjadi di pemerintahan pusat, tetapi telah merasuki hingga pejabat di level yang lebih rendah, termasuk Kepala Desa. Salah satu contoh kasus yang mencuat adalah kasus korupsi di Desa Sigulok, di mana seorang Kepala Desa terbukti melakukan tindak pidana korupsi terhadap anggaran dana desa, yang menyebabkan kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah.
Penulisan Hukum ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deksriptif analitik, menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan data sekunder sebagai sumber data utama. Data sekunder ini dikumpulkan melalui metode studi pustaka atau studi dokumen.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Putusan perkara nomor: 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn terkait tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Sigulok tidak tepat. Permasalahan utama dalam putusan ini terletak pada ketidaktepatan Majelis Hakim dalam menafsirkan unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangannya terhadap pemenuhan unsur pasal 2 UUTPK yaitu "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" pada Dakwaan Primair tidak kokoh.Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terbukti adalah unsur yang terdapat dalam pasal 3 UUPTK, yaitu "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan". Hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dimana Hakim seharusnya mempertimbangkan dengan seksama dan melibatkan bukti yang berkualitas dalam proses pembuktian sehingga diharapkan dapat memberikan hukuman yang sebanding dan adil, sesuai dengan dasar hukum yang tepat dan benar.
Kata Kunci: Korupsi, Dana Desa, Kepala Desa, Pertimbangan Hakim

Actions (login required)

View Item