LESTARI, DIAH NOVAL (2022) PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN DALAM UPAYA MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DINI TAHUN 2021 100PEM2022. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text COVER.pdf - Submitted Version Download (596kB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (458kB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (466kB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (688kB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Download (185kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (108kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (439kB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai peran Pemerintah Daerah Kabupaten
Lamongan dalam berupaya mengurangi angka pernikahan dini. Penelitian ini
bertujuan untuk menjelaskan faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini di
Kabupaten Lamongan serta upaya apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah
Kabupaten Lamongan untuk mengurangi fenomena tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.
Pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur dengan teknik
pengambilan informan menggunakan purposive sampling. Sebagai data pendukung,
dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Adapun analisis data meliputi
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Terdapat hasil bahwa pernikahan dini di Kabupaten Lamongan saat ini
disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari faktor sosial, faktor ekonomi, hingga
faktor, religiusitas. Adanya faktor tersebut membuat angka pernikahan dini di
Kabupaten Lamongan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan melakukan beberapa upaya untuk
mengurangi angka pernikahan dini tersebut. Melalui peran sebagai Katalisator,
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan memberikan upaya berupa adanya program
Bina Remaja, Forum Anak Lamongan (FOL), dan Kerjasama dengan berbagai
instansi. Kemudian sebagai Fasilitator, Pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan
fasilitas berupa pembentukan Layanan PUSPAGA dan Spiker Perak. Namun sebagai
regulator, Pemerintah Kabupaten Lamongan belum memiliki regulasi yang dapat
digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat.
Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat
lebih memperhatikan fenomena pernikahan di Kabupaten Lamongan, terutama dalam
pembuat regulasi mengenai pernikahan dini agar masyarakat memiliki pedoman dan
pegangan dalam menghindari pernikahan dini. Selain itu, diperlukan juga peningkatan
kualitas program dan layanan yang telah diberikan oleh Dinas P3A Kabupaten
Lamongan, hal ini bertujuan agar progam dan layanan yang dilaksanakan dapat terus
lebih baik kualitas dan dapat lebih menyeluruh menjangkau seluruh masyarakat
Kabupaten Lamongan.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah; Pernikahan Dini; Peran Pemerintah, Pernikahan Usia
Anak.

Actions (login required)

View Item