Ramadhan, Fadil (2022) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA DKI JAKARTA NO. 14 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN TERPADU MELALUI E-MUSREMBANG 98PEM2022. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text COVER.pdf - Submitted Version Download (292kB)
	Text BAB 1.pdf - Submitted Version Download (169kB)
	Text BAB 2.pdf - Submitted Version Download (657kB)
	Text BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (457kB)
	Text BAB 4.pdf - Submitted Version Download (17kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (80kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling
mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas
pembangunan. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian diusulkan kepada
pemerintah di level yang lebih tinggi, melalui badan perencanaan pembangunan
daerah (BAPPEDA) usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dan
alokasi anggaran. Proses penganggaran partisipatif ini menyediakan ruang bagi
masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada pihak pemerintah. Dalam
Musyawarah Perencanaan Pembangunan tentunya dibutuhkan partisipasi dari
masyarakat.
Sejak tahun 2016 DKI Jakarta melaksanakan Musrenbang dalam bentuk
elektronik yang selanjutnya disebut dengan e-Musrenbang dalam tulisan ini penulis
akan membahas mengenai implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 14
Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu
melalui e-Musrembang dengan menggunakan teori implementasi Edward III.
Ditemukan bahwa implementasi kebijakan e-Musrenbang berjalan dengan baik
dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur implementasi yang baik di antaranya:
Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Birokrasi.
e-Musrenbang adalah laman yang dibuat untuk mendigitalisasi proses
musrenbang konvensional yang sebelumnya berjalan melalui tatap muka langsung
para stakeholder, saat ini terdapat dua fitur yang ada dalam e-Musrenbang DKI
Jakarta yaitu Rembuk RW dan usulan langsung, seperti yang dijelaskan sebelumnya
Rembuk RW adalah digitalisasi rekam jejak dokumen hasil dari Rembuk RW
konvensional sehingga usulan dapat dipantau dan diketahui keputusan penerimaan
atau penolakannya. Terdapat fitur kedua yaitu usulan langsung di mana usulan
tersebut sebagai fasilitas untuk seluruh warga DKI Jakarta yang tidak
berkesempatan mengikuti Rembuk RW atau memiliki usulan pribadi yang
menyangkut pembangunan daerah untuk berpartisipasi. Proses penerimaan usulan
langsung tidak melalui alur hierarkis seperti musrenbang konvensional melainkan
melalui mekanisme cut off sehingga usulan yang dihimpun langsung masuk ke
pusat data dan informasi Bappeda untuk diseleksi sesuai kriteria dan direalisasikan.
Kata Kunci: Implementasi, e-Musrenbang, Komunikasi, Sumber daya, Disposisi,Birokrasi

Actions (login required)

View Item