ISTHIFADAH, SYAFIRA AMALIA (2022) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PROGRAM PENDATAAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2022 (TINJAUAN DARI ASPEK PENGANGGARAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA) 84PEM2022. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text 1. COVER.pdf - Submitted Version Download (341kB)
	Text 2. BAB 1.pdf - Submitted Version Download (433kB)
	Text 3. BAB 2.pdf - Submitted Version Download (616kB)
	Text 4. BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (790kB)
	Text 5. BAB 4.pdf - Submitted Version Download (102kB)
	Text 6.DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (224kB)
	Text 7. LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Sistem Informasi Program Pendataan Rumah Tidak Layak Huni atau SigapRTLH
yang
diimplementasikan
oleh
Dinas
Perumahan
dan
Kawasan
Permukiman

Kabupaten
Gresik
merupakan
upaya
untuk
mengatasi
data
RTLH
yang
tidak
valid

dan
membantu
mempercepat
perbaikan
dengan
tepat

sasaran, penganggaran, dan
waktu. Pelaksanaannya didukung oleh aspek SDM agar dapat berjalan sesuai
dengan rencana dan aspek anggaran untuk proses realisasi perbaikan RTLH.
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Sigap-RTLH dari
aspek SDM dan anggaran serta hambatan-hambatan yang muncul. Penelitian ini
dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggambarkan
situasi dari partisipan dan lingkungan menggunakan teks. Teknik pengumpulan
data yang digunakan, yaitu 1) wawancara dengan informan terkait, 2) observasi
dengan menganalisis penggunaan Sigap-RTLH, dan 3) mengkaji dokumendokumen
yang
tersedia
di
Dinas
Perumahan
dan
Kawasan
Permukiman
Kabupaten

Gresik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sigap-RTLH sudah
cukup baik. Dibuktikan dengan terlaksananya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
Hal ini dipengaruhi oleh aspek SDM yang mampu melaksanakan tugasnya sesuai
dengan rencana. Komunikasi antar SDM turut dijaga agar tidak terjadi kesalahan
informasi yang dapat mengakibatkan kegagalan implementasi Sigap-RTLH. Selain
SDM, aspek anggaran juga berpengaruh dalam keberjalanannya. Sumber anggaran
diperoleh dari APBD dan APBN dengan total Rp. 18.221.000.000,00 pada tahun
2021 dan Rp. 13.329.525.000,00 pada tahun 2022. Namun, anggaran tersebut
belum mampu memenuhi target sehingga pihak dinas bekerja sama dengan CSR
Habitat for Humanity Indonesia untuk mengatasinya. Setelah tertangani, anggaran
diberikan kepada Panitia Pelaksana Desa untuk direalisasikan. Pada tahun 2021
terdapat 799 unit RTLH yang tertangani dan 452 pada tahun 2022. Dengan
demikian, kurangnya anggaran menjadi hambatan dalam proses perbaikan RTLH.
Adapun hambatan lainnya adalah PPD belum sepenuhnya memahami penggunaan
fitur-fitur dalam Sigap-RTLH serta kesulitan melakukan verifikasi data yang
disebabkan oleh kerusakan dari sistem itu sendiri. Saran untuk mengatasi hambatan
tersebut, yaitu bekerja sama dengan beberapa CSR di Kabupaten Gresik untuk
menangani kekurangan anggaran, menyediakan buku atau video panduan
penggunaan fitur-fitur Sigap-RTLH, dan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Gresik terkait kesulitan dalam melakukan verifikasi
data.
Kata kunci: RTLH, Implementasi Kebijakan, Anggaran, Sumber Daya Manusia

Actions (login required)

View Item