ISYRAQ, HIKMAH AL and Rochaeti, Nur and Prasetyo, Mujiono Hafidh (2023) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA._024 Pidana 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Hikmah Al Isyraq.-cover.pdf Download (965kB)
	Text Hikmah Al Isyraq.-abstrak.pdf Download (17kB)
	Text Hikmah Al Isyraq.-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (506kB)
	Text Hikmah Al Isyraq.-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (692kB)
	Text Hikmah Al Isyraq.-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (842kB)
	Text Hikmah Al Isyraq.-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (23kB)
	Text Hikmah Al Isyraq.-dapus.pdf Download (499kB)

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman nyata bagi suatu bangsa, karena dampak yang ditimbulkannya sangat besar dan dirasakan oleh orang banyak, yaitu merugikan keuangan negara, berkorelasi dengan terhambatnya pembangunan berkelanjutan nasional menyebabkan hak-hak sosial ekonomi kesejahteraan masyarakat tidak dapat dirasakan utuh oleh berbagai kalangan, sehingga meningkatkan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Penelitian ini membahas mengenai berbagai pengaturan kebijakan, implementasi, dan kendala yang dihadapi pada perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan sumber data memadukan antara data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara melakukan wawancara, dan studi kepustakaan. Pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi saat ini terdiri dari pengaturan hukum internasional maupun hukum nasional. Implementasi kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur pidana dengan pembayaran uang pengganti, dan melalui jalur perdata dengan gugatan perdata. Pada implementasinya, berdasarkan hasil rekapitulasi data kurun waktu tahun 2022 dari 11 kantor Kejaksaan Negeri wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengenai pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap hanya sekitar 24,74% dari keseluruhan aset kerugian negara yang dapat dilakukan perampasan aset dan dikembalikan melalui pembayaran uang pengganti. Kendala yang dihadapi salah satunya adalah terpidana lebih memilih menjalani subsider masa hukuman pidana penjara pengganti dibandingkan dengan membayar uang pengganti.
Kata Kunci: Implementasi, Perampasan Aset, Tindak Pidana Korupsi, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Actions (login required)

View Item