Mudi, Salasati Dinas (2022) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG DALAM PENURUNAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING DI DESA LONGKEYANG, KECAMATAN BODEH, KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 76PEM2022. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text Cover.pdf - Submitted Version Download (454kB)
	Text Bab 1.pdf - Submitted Version Download (460kB)
	Text Bab 2.pdf - Submitted Version Download (465kB)
	Text Bab 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Bab 4.pdf - Submitted Version Download (91kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (229kB)
	Text Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Stunting menjadi permasalahan penting yang sedang dihadapi pemerintah
Indonesia. Salah satu kabupaten prioritas penanganan stunting adalah Kabupaten
Pemalang. Selain itu, pemerintah menunjuk sebanyak 1.000 desa yang menjadi
prioritas penanganan stunting. Pada tahun 2018 di Kabupaten Pemalang terdapat
10 desa yang menjadi prioritas penanganan stunting salah satunya yaitu Desa
Longkeyang. Pemerintah Kabupaten Pemalang mengeluarkan sebuah peraturan
yang berbentuk Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2019 mengenai Rencana Aksi
Daerah Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten
Pemalang.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
Terdapat tujuh informan dalam mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan
teori implementasi kebijakan George C. Edward III.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penurunan
stunting di Desa Longkeyang masih belum sepenuhnya optimal diantaranya
kejelasan dalam proses penyampaian informasi antar pelaksana kebijakan masih
terdapat adanya miss komunikasi, sumber daya manusia perangkat desa belum
memenuhi standar secara kualifikasi dan kapabilitas, jumlah sumber daya manusia
Puskesmas Jatiroyom masih kurang dalam melakukan promosi kesehatan,
kurangnya sumber daya peralatan di desa sebagai sarana penunjang, dana di desa
belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sarana penunjang stunting. Sedangkan
struktur birokrasi, transmisi kebijakan, konsistensi, dan disposisi sudah berjalan
secara baik. Implementasi kebijakan ini terdapat faktor-faktor penghambat seperti
faktor penghambat secara internal, eksternal, dan geografis.
Disarankan bagi Pemerintah daerah Kabupaten Pemalang untuk
mengadakan pelatihan peningkatan SDM perangkat Desa Longkeyang. Puskesmas
Jatiroyom dan Pemerintah Desa Longkeyang lebih intensif untuk menggalakkan
sosialisasi terkait mitos pantangan ibu hamil. Jumlah petugas Puskesmas Jatiroyom
dalam melakukan sosialisasi kebijakan di Desa Longkeyang perlu ditambah.
Pemerintah Desa Longkeyang lebih memaksimalkan anggaran yang ada untuk
peningkatan fasilitas penunjang kebijakan penurunan dan penanggulangan stunting.
Kata kunci: Stunting, Implementasi, Kebijakan

Actions (login required)

View Item