MUHANA, RAIHAN ARDI (2022) Analisis Inovasi Kebijakan Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran (SIBADRA) Kota Bogor untuk Penguatan Demokrasi dan Partisipasi Publik 71PEM2022. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text COVER.pdf - Submitted Version Download (441kB)
	Text BAB 1.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text BAB 2.pdf - Submitted Version Download (933kB)
	Text BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text BAB 4.pdf - Submitted Version Download (96kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (137kB)

Abstract

Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran atau disingkat SiBadra merupakan
inovasi kebijakan Pemerintah Kota Bogor di bidang layanan aduan dan saran, di
mana melalui aplikasi tersebut masyarakat dapat dengan mudah melaporkan aduan
maupun sarannya serta berdiskusi melalui kolom komentar terkait permasalahan
yang diajukan, dan didisposikan langsung kepada Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) lingkup Pemerintah Kota Bogor. Namun, tidak ada alur bagaimana saran
dari masyarakat bisa menjadi masukan maupun landasan kebijakan bagi OPD.
Singkatnya, terdapat potensi lebih lanjut dari inovasi kebijakan SiBadra sehingga
tidak hanya sebatas efisiensi pelaporan aduan dan saran saja, tetapi juga bisa
menjadi penguat demokrasi dan partisipasi publik, serta mampu mendorong proses
demokrasi deliberatif di Kota Bogor.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data dilakukan
melalui wawancara dan observasi terhadap obyek penelitian yang terdiri dari Dinas
Komunikasi dan Informasi Kota Bogor, lalu pihak pengguna yakni OPD
penanggungjawab laporan lingkup Kota Bogor serta masyarkat Kota Bogor selaku
pelapor. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan analisa
data. Adapun konsep yang digunakan pada penelitian ini yaitu konsep adopsi
inovasi kebijakan, e-demokrasi, dan partisipasi publik digital.
Penelitian ini menemukan bahwa implementasi inovasi kebijakan SiBadra berjalan
dengan baik dan tanpa kendala yang signifikan, di mana penyelenggara dan
pengguna dapat memanfaatkan atau dengan kata lain "mengadopsi" kebijakan ini
dengan baik. Pada variabel konsep e-demokrasi, ditemukan bahwa proses edemokrasi

yang terjadi pada aplikasi SiBadra masih pada tingkatan demokrasi
liberal, di mana OPD masih mengutamakan efisiensi pelaporan dan masyarakat
masih terbatas pada paradigma penyelesaian laporan saja, belum mencapai level
diskusi membahas permasalahan bersama. Terakhir pada variabel konsep
partisipasi publik digital, faktor pendorong masyarakat menggunakan aplikasi
SiBadra masih sebatas penyelesaian laporan saja, belum nampak adanya upaya
untuk membahas isu bersama sebagai manifestasi deliberasi publik.
Kesimpulan penelitian ini adalah adanya keberjalanan proses demokrasi pada
aplikasi tersebut, di mana keputusan kebijakan OPD diambil pula berdasarkan
masukan dari masyarakat. SiBadra dapat dimaksimalkan potensinya untuk menjadi
wadah demokrasi deliberatif apabila terdapat arahan dari Pemerintah Kota Bogor.
Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan terkait dengan bagaimana kasus besar pada
SiBadra didiskusikan dan dieksekusi lebih lanjut oleh OPD terkait, maupun
komparasinya dengan aplikasi aduan dan saran serupa dari pusat yakni SP4N
LAPOR.

Kata Kunci: Inovasi Kebijakan, e-Demokrasi, Partisipasi Publik

Actions (login required)

View Item