ISLAMI, EDELWEISS AURA and Sukinta, Sukinta and Cahyaningtyas, Irma (2023) TINJAUAN TENTANG PEMBUKTIAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI - PENULISAN HUKUM._031 Acara 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Edelwiss Aura Islami-cover.pdf Download (737kB)
	Text Edelwiss Aura Islami-abstrak.pdf Download (6kB)
	Text Edelwiss Aura Islami-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (404kB)
	Text Edelwiss Aura Islami-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (576kB)
	Text Edelwiss Aura Islami-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (431kB)
	Text Edelwiss Aura Islami-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (14kB)
	Text Edelwiss Aura Islami-dapus.pdf Download (151kB)

Abstract

Tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikelompokkan menjadi tujuh jenis. Ketujuh jenis tersebut diantaranya merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan serta gratifikasi. Sebagaimana merugikan keuangan negara menjadi jenis tindak pidana korupsi yang sering dirujuk (Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) menjadikan jenis ini memiliki tujuan utama berupa pengembalian aset. Pengembalian aset yang merupakan tujuan besar ini kemudian didukung dengan beberapa pengaturan dan pertimbangan hakim dalam perwujudannya. Untuk menelaah lebih dalam terhadap pengaturan dan pertimbangan hakim dalam tercapainya tujuan tersebut penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menguraikan permasalahan yang ada dan mengkajinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hukum positif. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan didapatkan bahwa pertimbangan hakim yang digunakan dalam membuktikan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah sesuai dengan pengaturan dalam hukum positif meskipun terdapat ketentuan dalam amar putusan yang dapat membuka kemungkinan terhambatnya tujuan pengembalian aset.
Kata Kunci: Kerugian Keuangan Negara, Tujuan Pengembalian Aset, Pengaturan dan Pertimbangan Hakim.

Actions (login required)

View Item