Julieta, Adelia Petra and Saraswati, Retno and Soemarmi, Amiek (2023) ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021 TENTANG PEMBATALAN HASIL PILKADA BAGI PEMILIK DWI KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA. _029 HTN 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (397kB)
	Text abstrak.pdf Download (71kB)
	Text bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (360kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (327kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (361kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (78kB)
	Text dapus.pdf Download (249kB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan No 135/PHP.BUP-XIX/2021 untuk membatalkan seluruh rangkaian tahapan Pilkada di Sabu Raijua yang telah selesai dilakukan pada Tahun 2021. Permohonan tersebut diajukan karena adanya isu dwi kewarganegaraan yang dimiliki oleh calon Bupati Terpilih, dimana di Indonesia sendiri hanya menganut Asas Kewarganegaraan Tunggal yang mengharuskan warganya untuk memiliki satu status kewarganegaraan. Berdasarkan itu, maka dilakukan penelitian untuk menganalisis hal-hal yang dipertimbangkan oleh hakim MK dan juga dampak yang ditimbulkan.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Deskriptif analitis sebagai spesifikasi penelitian. Didukung oleh data sekunder yang dikumpulkan dengan cara menginventarisasi hukum positif, studi dokumen dan observasi terhadap putusan terkait, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.
Hasil dari penelitian ini yaitu dalam pertimbangannya MK menyatakan bahwa keikutsertan WNA sebagai calon kepala daerah telah menciderai konstitusi seperti yang tertuang pada Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (3) UUD NRI 1945 serta terbukti cacat formil karena tidak memenuhi persyaratan sesuai UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dampak yang timbul pasca keluarnya putusan tentang Pembatalan Hasil Pilkada tersebut ialah Orient P Riwu Kore secara otomatis akan langsung kehilangan status kewarganegaraan Indonesia miliknya sesuai UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraann RI, dengan begitu dirinya tak lagi memiliki hak politik sebagaimana saat menjadi seorang WNI. Rekomendasi dari peneliti yaitu diharapkan bagi seluruh pihak yang bersangkutan agar lebih memperhatikan terkait status kewarganegaraan seseorang, khususnya dalam hal yang menyangkut tentang hak ekslusif milik WNI, agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali.
Kata Kunci: Pilkada, Dwi Kewarganegaraan, Putusan MK, WNI

Actions (login required)

View Item