Abednego, Ido and Diamantina, Amalia and Saraswati, Retno (2023) IMPLIKASI PERUBAHAN KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI._021 HTN 2021. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Full text not available from this repository.Abstract
Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk sebagai jawaban atas persoalan fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjamur di Indonesia sekaligus jawaban atas ketidakmampuan Lembaga yang telah ada dalam memberantas praktek korupsi di Indoneseia dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan. Kedudukan KPK sebagai instrument pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami kegoyahan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut mendudukkan KPK sebagai lembaga di bawah rumpun eksekutif, padahal sebelumnya KPK merupakan lembaga independen. Perubahan kedudukan KPK melalui Undang-Undang tersebut tentu membawa implikasi bagi tubuh KPK itu sendiri.
Penulisan Hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi peneltian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder mengingat penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data sekunder adalah pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif.
Hasil dari penulisan ini bahwa implikasi dari UU KPK baru menghasilkan beberapa hal. Mendudukkan KPK pada rumpun eksekutif menjadikan KPK sangat terikat kepada kekuasaan. Hal tersebut berimplikasi pada terbatasnya ruang gerak KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK justru berpeluang mendapatkan intervensi terkhusus dari ranah eksekutif. Perubahan kedudukan KPK ini juga berimplikasi pada pengalihan status kepegawaian KPK menjadi ASN. Independensi kelembagaan maupun kepegawaian KPK akan terancam jika pola kepegawaian KPK mengikuti pola kepegawaian ASN yang sarat akan segala peraturan dan campur tangan badan lain sehingga pegawai KPK juga berpotensi dengan mudahnya di mutasi ataupun di rotasi. Implikasi lainnya terdapat pada dibentuknya Dewan Pengawas KPK yang mempunyai kewenangan memberikan izin atau tidak memberikan izin terhadap penggeledehan, penyadapan, dan/atau penyitaan. Kewenangan luar biasa tersebut berpotensi menghambat kinerja KPK dan membuka gerbang yang lebar untuk kekuasaan dapat melakukan intervensi kepada KPK. Perubahan lainnya juga terdapat pada ketentuan yang mengharuskan KPK untuk mengeluarkan SP3. Perubahan kedudukan KPK setelah diundangkannya UU KPK yang baru banyak membawa implikasi terhadap kinerja dan Independensi KPK sebagai instrumen pemberantasan korupsi di Indonesia.
Kata Kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi, Kelembagaan, Independensi
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | Law |
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
| Depositing User: | Mr Perpus FH1 |
| Date Deposited: | 21 Nov 2023 07:01 |
| Last Modified: | 21 Nov 2023 07:01 |
| URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/18165 |
Actions (login required)
 |
View Item |