Rafsanjani, Luthfi Hafidz and Soemarmi, Amiek and Saraswati, Retno (2023) TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 82/PUU-XIII/2015 TERKAIT DENGAN EKSISTENSI KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA._017 HTN 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Keberadaan dokter dan dokter gigi merupakan bagian dari penyokong utama dalam mewujudkan derajat mutu dan pelayanan kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai modal bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi, serta melakukan pengkajian dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015 mengenai pengaturan Konsil Kedokteran Indonesia beserta implikasinya terhadap eksistensi dari Konsil Kedokteran Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal dengan kegiatan pengkajiannya yang dilakukan atau ditujukan melalui proses konseptualisasi serta pengembangan doktrin yang dianut oleh para ahli sebagai pengonsep atau pengembangnya. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), pendekatan komparatif (comparative approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan analitis (analytical approach).
Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini yaitu dapat diketahui bahwa dalam menjalankan tugas profesinya sebagai pelaksana praktik kedokteran dalam kerangka upaya perwujudan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, dokter dan dokter gigi memiliki kemandirian profesi, di mana sifat kemandirian dalam melaksanakan otoritas tindakan medis tersebut perlu senantiasa dikawal melalui keberadaan Konsil Kedokteran Indonesia guna memastikan kebermanfaatan sekaligus mutu dari profesi dokter dan dokter gigi (professional trust) di Indonesia. Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015 berimplikasi terhadap pengaturan mengenai tenaga medis dan Konsil Kedokteran Indonesia yang tidak lagi didasarkan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, sehingga pengaturan mengenai tenaga medis dan Konsil Kedokteran Indonesia kembali berpedoman pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Saran dari penulisan hukum ini yaitu perlu adanya pemahaman secara holistik terhadap hukum kesehatan dan hukum kedokteran bagi pembentuk peraturan perundang-undangan sebagai pemangku kepentingan, tenaga medis, maupun masyarakat yang berdasarkan pada UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi negara Indonesia, khususnya menyangkut mengenai pelayanan kesehatan dan pemenuhan hak hidup seseorang sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.

Kata Kunci: Konsil Kedokteran Indonesia, Praktik Kedokteran, Putusan Mahkamah Konstitusi, Tenaga Kesehatan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	21 Nov 2023 06:59
Last Modified:	21 Nov 2023 06:59
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/18159

Actions (login required)

View Item